KEBANGKITAN NASIONAL menjadi Kebangkrutan Nasional

21 Mei 2020- saya kehabisan kata-kata untuk mengucapkan kalimat “Selamat Hari Kebangkitan Nasional” tanggal 20 Mei yang lalu. Pandemi covid-19 ini membuat banyak perubahan sekaligus kita jadi paham bahwa pemerintah kita belum siap mengambil keputusan yang belum pernah ada sebelumnya seperti negara tetangga Malaysia.

Sejak awal, pertama saya bingung kok leading nya BNPB bukan Kemenkes karena logika saya ini kan bencana nya soal penyakit bukan bencana alam, tapi ya sudahlah bukan perkara yang besar, lalu mengenai bantuan pun yang terlalu banyak syarat, kartu pra kerja dinilai bisa mengobati PHK masal menurut saya itu salah diagnosa penyakit dan salah resep obat. Saya tidak berkata bahwa kartu pra kerja tidak bagus, namun dengan membuat masyarakat harus membayar sekian untuk mendapatkan pelatihan tentu bukan cara yang tepat, karena kalau pemerintah yang mau membantu biar pemerintah donk yang harusnya bayarin biaya pelatihan itu. Toh sama saja menggunakan kuota juga. Terlalu banyak syarat untuk membantu rakyat, itu yang saya garis bawahi.

Kedua, bahan bakar kita yang tak kunjung turun dimana dinegara-negara lain sudah turun, artinya kita bisa menilai terlalu banyak nakhoda dalam kapal yang bernama migas Indonesia dari mulai soal penjualan di Pertamina, izin di SKK Migas, lalu ada BPH migas, belum lagi Kementerian ESDM, DPR RI komisi VII meski sebagai legislator namun tak sedikit yang bermain disini, dan semua itu menakhodai sehingga tidak dipimpin oleh satu kepala hanya Pertamina seperti dahulu kala dan itu dipelajari oleh Malaysia. Kita harus ingat bahwa Malaysia belajar dari kita soal ini, sampai dia membuat Petronas, saat ini stabil sekali urusan BBM di Malaysia karena kapal nya hanya dinakhodai oleh satu kepala, Petronas.

Sementara kita di Indonesia terlalu banyak sekali kepentingan sehingga cost nya yang dikeluarkan sungguh sangat banyak, sampai di pombensinnya saja banyak sekali pajak yang harus dikeluarkan, akhirnya wajar bbm kita tidak mungkin turun. Dan untuk merespon keinginan rakyat menurunkan bbm keluarlah statement bahwa diskon Program cashback Pertamina berlaku dari 27 April hingga 31 Mei 2020. Dengan menggunakan aplikasi MyPertamina baru bisa menikmati cashback 30% atau maksimal Rp 20.000 pada transaksi pertama setiap hari untuk pembelian Pertamax Series seperti Pertamax dan Pertamax Turbo serta Dex Series seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Untuk mengikuti program tersebut, konsumen harus mendownload MyPertamina. Kemudian, mengisi saldo dan bertransaksi di SPBU Pertamina yang sudah terkoneksi dengan aplikasi. Karena program ini berbentuk cashback. Jadi, pengguna harus melakukan transaksi terlebih dahulu dan akan dilakukan verifikasi, kemudian cashback akan diterima konsumen melalui LinkAja.

Malah ternyata sahabat sy coba menjadi warga negara yang mempercayai pertamina isi donk bahan bakar tsb dan download my pertamina juga membayar pakai LinkAja tapi apa yang terjadi? Jonk… alias kena prank. Ga ada tuh cash back 30%. Terlampir dibawah ini:

Saya membaca syarat itu aja udah pusing, saya bukan gaptek namun saya menempatkan diri sebagai rakyat biasa. Saya menengok raykat di negara tetangga kalau mau bantu ya bantu saja ga usah syarat dan ketentuan. Kenapa juga tidak semua jenis bbm yang langsung diskon? Masuk SPBU isi bensin dan bayar sudah diskon lebih simple, rakyat happy dan pemerintah pun pasti dipuji. Dengan mendownload aplikasi meski gratis itu kan ada perputaran uang bagi si pemilik aplikasi ditambah membayar harus dari aplikasi linkAja sama itupun ada perputaran uang bagi pemilik aplikasi itu seperti ovo, gopay dan lain sebagainya. Kalau ovo, gopay, dan lainnya wajar berdagang dari awal memang berbisnis, namun ini lembaga negara yang seharusnya melayani rakyatnya disumpah atas nama rakyat Indonesia namun kenapa harus tetap “mengutamakan dagang” saat corona begini? Kalau tidak ada pandemi mau bikin program cash back 30% seperti paragraph diatas dalam rangka menyambut HUT Pertamina misalnya silahkan saja, gimik kan gak masalah. Wajar kok BUMN berdagang tapi moment nya kurang tepat bikin programnya, sekali lagi banyak syarat. Dan ternyata itu pun masih belum tentu benar… menyedihkan sekali. Bukankah disana sudah ada Komisaris yang paling dicintai rakyat sejagad karena paling revolusioner katanya memperjuangkan hak rakyat? Kok sekarang gak kedengeran ya marahin orang dalemnya kebijakan gak pro rakyat? Tapi ya sudah bukan kapasitas saya juga sih. In my humble opinion aja itu sih.

Kenapa ya Indonesia tidak mau mengambil keputusan dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dengan extreme yang membuat rakyat tidak menjerit? Yuk kita lihat bagaimana Malaysia memperlakukan pandemi covid-19 yang membuat Menteri Kesehatannya mendapat penghargaan dari PBB sebagai menteri terbaik yang menangani pandemi ini.

Malaysia memiliki program disebut Paket Stimulus Ekonomi Peduli yang diumumkan Perdana Menteri pada 27 Maret 2020. Paket tersebut berjumlah RM 250 miliar mewakili 17% dari PDB. Jumlah terbesar dalam sejarah keuangan negara. Karena Malaysia berpikir diperlukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah mengambil langkah berani dan bertanggung jawab untuk melindungi rakyat, menjaga kesehatan rakyat, membantu dan mendukung bisnis termasuk UMKM, membangun dan memperkuat ekonomi negara.

Meski ada masalah-masalah yang tak mudah di awal, pemerintah Malaysia mengambil aksi cepat dan holistik, termasuk mengerahkan militer untuk membantu polisi menjaga roadblock sebagai bagian Perintah Kawalan Pergerakan, serta mengajak media dan figur-figur berpengaruh untuk mengajak publik patuh.Kuncinya adalah bisa terus berkomunikasi dengan publik dengan empati, jelas, dan konsisten.

Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin mengumumkan sebuah Perintah Kawalan Pergerakan ketimbang lockdown: ini awalnya berlangsung dari 18 – 31 Maret, tetapi telah diperpanjang hingga 14 April. Meski ada masalah-masalah seperti orang yang berpergian antar daerah atau masih berkerumun di pasar, tingkat kepatuhan dilaporkan meningkat signifikan hingga 95 persen.

Kebanyakan warga Malaysia tentunya cemas dengan adanya pergeseran besar dari rutinitas mereka, tetapi ini jelas bahwa banyak yang paham pentingnya berada di rumah saat ini. Harapannya ini terus berlanjut, dan laju infeksi menjadi stabil dan menurun. Hanya layanan-layanan esensial diizinkan untuk melanjutkan operasi pada saat ini. Ini termasuk supermarket, bank, toko obat, perlengkapan perlindungan diri, aktivitas e-commerce dan layanan logistik dan transportasi.

Pemerintah akan menyajikan fasilitas bantuan khusus untuk bisnis-bisnis kecil serta mengalokasikan 200 juta ringgit untuk fasilitas kredit mikro. Bank diminta menyajikan bantuan finansial dalam bentuk moratorium pembayaran utang, termasuk restrukturisasi dan menjadwal ulang pinjaman bagi bisnis dan individu yang terdampak. Pemerintah juga mendukung bisnis-bisnis melalui pendanaan dan fasilitas e-commerce untuk mendukung keberlanjutan bisnis.

Sementara untuk masyarakat berpenghasilan lebih rendah, pemerintah telah melakukan distribusi Bantuan Sara Hidup sebesar 200 ringgit dari Maret 2020 hingga Mei 2020, dan akan mendistribusikan tambahan 100 ringgit pada bulan Mei bagi yang layak mendapatkannya.

Pemerintah juga mengizinkan warga berusia 55 tahun ke bawah untuk mengambil 500 ringgit dari Akun 2 pada dana tabungan pensiun dari Kumpulan Uang Simpanan Pekerja demi membeli persediaan pokok selama 12 bulan. Pemerintah juga menyediakan fasilitas dan bantuan dalam bentuk pembayaran perawatan anak, utilitas, dan pembayaran utang dan sebagainya. Hal itu adalah langkah-langkah baik tetapi lebih banyak yang harus dilakukan untuk pekerja di sektor informal serta pekerja gig dan freelance yang memiliki pemasukan yang lebih tak stabil atau bergantung pada pendapatan harian. Mereka akan paling terdampak oleh Perintah Kawalan Pergerakan.

Pemerintah Malaysia membuat perumpamaan tokoh dalam kisah prihatin keluarga Makcik Kiah sebagai perumpamaan nilai manfaat uang yang akan diterima keluarga Makcik Kiah baik bantuan (subsidi) dari pemerintah dan pinjamannya dengan tag line No One Left Behind.

Rinciannya adalah bantuan dari pemerintah senilai RM 4,200 dan peminjaman RM 4,464 jadi total satu keluarga mendapat RM 8,664 untuk memenuhi hidupnya selama pandemi corona ini berlangsung, meski untuk pinjaman sifatnya pilihan boleh diambil boleh tidak. Bahkan ada pemberian bantuan tunai bagi orang yang bujang alias single sebesar RM 800 kepada 3 juta orang yang berusia 21 tahun ketas dan berpendapatan bulanannya RM 2000 kebawah. RM 500 dibayar pada bulan April dan sisanya RM 300 pada bulan Mei. Sementara ada juga bantuan bagi orang yang bujang alias single sebesar RM 500 kepada 400.000 orang yang berusia 21 tahun ketas dan berpendapatan bulanannya diatas RM 2000 sampai RM 4000. RM 250 dibayar pada bulan April dan sisanya RM 250 pada bulan Mei. Bantuan tunai untuk pelajar sebesar RM 200, untuk satu rumah dengan kondisi pendapatan kurang dari RM 4000 maka mendapatkan bantuan tunai sebesar RM 1600/rumah, dan yang keluarganya pendapatannya RM 4000 – 8000 mendapatkan bantuan tunai RM 1000/rumah. Untuk PNS dan pensiunan dengan kelas 56 kebawah mendapatkan bantuan tunai RM 500, supir online mendapatka bantuan tunai RM 500, dan bantuan keseimbangan hidup dipercepat. Dan untuk pekerja frontliners nih ya, Dokter dan perawat dapat bantuan tunai sebesar RM 600 perbulan, polisi, tentara, imigrasi, dan bea cukai,sebesar RM 200 perbulan.

Jadi berdasarkan rincian diatas artinya pemerintah Malaysia memberikan stimulus kepada pengusaha yang mengalami penurunan bisnis sebesar 50% sejak 1 Januari 2020. Kemudian, pemerintah Malaysia juga melarang perusahaan untuk memotong gaji karyawan dengan penghasilan di bawah RM 4.000 per bulan. Sementara yang terjadi Indonesia? PHK masal terjadi dimana-mana, menurut LIPI badan Litbang Ketenaga kerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI melakukan survei online sebanyak 25 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaan terutama di sektor bebas. Sejak 8 Mei 2020 menurut APINDO sudah ada 7 juta orang yang di PHK. Indonesia sangat banyak diisi oleh kalangan menengah kebawah sehingga wajar jika saya berkata Kebangkitan Nasional 2020 ini menjadi Kebangkrutan Nasional, karena Pemerintah seolah mencekik rakyatnya dengan tuntutan harus dirumah saja tanpa bantuan tunai, pengusaha dan majikan harus bayar THR tapi gak dikasih stimulus ekonomi alias bantuan tunai, bahkan Menaker bisa berata kena sanksi bagi yang tidak memberikan THR. Ya Allah miris sekali melihat cara kerja dengan negara tetangga.

Pada tanggal 6 April hanya berselang 10 hari Perdana Menteri Malaysia mengumumkan lagi kenaikan tambahan stimulus ekonomi bagi rakyat sebesar RM 10 bilion dari semula RM 250 bilion. Sungguh saya menonton secara live tercengang dengan cara kerja good corporate governancenya, sehingga rakyat percaya pada pemerintah karena nilai-nilai dari GCG benar-benar terimplementasi dengan baik. Semua ini berlaku bagi semua kalangan dan pelaku usaha, dari yang subsidi upah RM 7,9 bilion menjadi RM 13,8 bilion. Pengusaha yang karyawannya misal 2 orang gaji RM 4000 dapat subsidi RM 18.000 dan berhak mendapatkan pinjaman RM 50.000, lalu ada subsidi upah untuk perusahaan yang memiliki karyawan 76-200 orang senilai RM 800 setiap pekerja, dan RM 1200 per orang untuk perusahaan tidak lebih dari 76 orang karyawan. Majikan yang terdaftar dengan SSM (The Companies Commision of Malaysia), PBT (otoritas lokal), Perkeso (departemen keuangan jaminan sosial) sebelum 1 januari 2020 mendapatkan bantuan selama 3 bulan untuk dapat menggaji ART nya mereka karena pemerintah paham bahwa majikannya sebagai mesin pencari uang kesulitan mencari rezeki selama pandemi ini, sehingga itulah bentuk emphaty dari pemerintah Malaysia. Penanggauhan bayaran pinjaman apapun selama 6 bulan dan saat live Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada semua bank yang terlibat memberikan kemudahan ini.

Pemerintah Malaysia dan perusahaan telekomunikasi memberikan layanan data internet gratis kepada semua warga terhitung mulai 1 April 2020. Paket data internet gratis ini diberikan sebagai dampak diberlakukannya lockdown atau pembatasan pergerakan (MCO). Pemerintah menganggarkan dana RM 600juta dari Paket Stimulus Keprihatinan Rakyat untuk inisiatif internet gratis ini. Bahkan ada tambahan anggaran RM 400juta yang dialokasikan untuk meningkatkan jangkauan jaringan internet sehingga bisa mendukung aktivitas warga yang beralih ke online. Sementara di Indonesia semakin sulit akses internet, sinyal masiih saja tidak bagus bagaimana bisa kerja dari rumah? Banyak sekali tuntutan harus poduktif kepada masyarakat namun dengan modal sendiri itu sangat menyedihkan bagi Indonesia yang kaya raya.

Tidak hanya itu, pemerintah Malaysia juga menganggarkan 530 juta ringgit sehingga warga bisa mendapat potongan 15 sampai 50 persen biaya listrik dengan maksimum penggunaan 600 kilowatt per bulan. Rinciannya, penggunaan di bawah 200 kilo Watt (kW) akan menerima diskon 50%, penggunaan 201 kW-300 kW akan menerima diskon 25% dan penggunaan 301 kW-600 kW akan menerima diskon 15%. Ini sangat berbeda bagi Indonesia yang justru kemarin ramai-ramai netizen berteriak bayar listrik naik, mau kalangan apapun sih ya bagi saya semua sedang krisis keuangan. Sehingga diharapkan Pemerintah Indonesia seharusnya dapat membangkitkan semangat hidup rakyatnya dengan memberikan bantuan kepada warga negara yang memilihnya melalui sistem politik dengan bantuan tunai dan kemudahakan akses TANPA TAPI alias syarat harus download ini itu, mendaftar kesini kesitu, bukankah selama ini kita ada BPS, ada disdukcapil, ada kemenakertrans, pajak, ojk, dan ada kepala daerah yang memiliki data seharusnya masing-masing orang penghasilannya berapa di ATM masing-masing warganya.

Kalau cara penanganan pandemi covid-19 kita seperti Malaysia maka wajar jika polisi menangkap pelanggar dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses pembayaran denda. Kita? Sedih rasanya sekali lagi, karena saya sangat mendukung untuk menghentikan penyebaran virus ini dengan hanya dirumah saja, namun saya tidak bisa tutup mata bahwa karena Pemerintah kita tidak memberikan stimulus kepada rakyatnya secara merata untuk tetap dirumah saja dan bisa membayar segala cicilan mereka entah mobil, rumah, motor, asuransi, listrik, air, makan, beli kebutuhan sehari-hari seperti yang punya anak single parents seperti saya susu, pampers, makanan bayi, dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak bisa menyalahkan rakyat 100% untuk tetap dirumah saja tanpa mencari nafkah untuk memenuhi kebuhtuhan hidupnya sehari-hari. Melihat polisi berdebat dengan warga dari cara duduk dimobil dan sebagainya rasanya dilema jadi saya mohon lebih manusiawi juga sih para aparat kita, percayalah bahwa tidak ada satupun orang yang mau kena penyakit virus covid-19 ini.

Percayalah bahwa kami amat sangat mencintai Indonesia lebih dari apapun, oleh karena itu kami berani bersuara ini bukan soal personal, bukan soal like and dislike ini soal SISTEM. Karena saya meyakini jika SISTEM DIATAS BENAR MAKA TURUN KEBAWAH PUN AKAN TEPAT SASARAN. Sama dengan air teko isinya kopi maka yang keluar pasti kopi tidak mungkin berubah menjadi teh manis. Jadi jika diatas airnya bersih maka sampai ke bawah airnya pasti jernih, itu saja cara berpikirnya. Artinya kalau sistem sudah benar maka SIAPAPUN yang memimpin Bangsa ini rakyat akan tetap sejahtera, bisa makan perut kenyang, semua menempun pendidikan sekolah sampai perguruan tinggi, dan semua memiliki pekerjaan untuk menghasilkan uang. Pertanyaannya siapa yang berani memulai untuk mengubah sistem ini yang sangat rumit dan panjang seperti benang kusut, karena pasti akan terjadi kegaduhan yang besar jika mengubah sistem, pemimpin seperti itu pasti harus memiliki mental yang kuat dan pribadi yang matang secara emosional, cara berpikir, dan cara bersikap.

Semoga Kebangkitan Nasional menjadi Kebangkrutan Nasional ini hanya terjadi di tahun 2020 ini saja dan menjadi Kebangkitan Nasional yang sesungguhnya dengan bangkitnya perekonomian rakyat Indonesia di tahun yang akan datang.

 

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

D3 FISIP Administrasi Perkantoran & Sekretaris Universitas Indonesia

S1 FISIP Administrasi Negara Universitas Indonesia

S2 FISIP Kesejahteraan Sosial & Otonomi Daerah Universitas Indonesia

CEO ReThinkbyAWR

Some Woman feels unsafe at Home

“Please reach out to your friends, keep your key contacts with you, and check if services are available near you to keep everyone safe from the coronavirus and domestic violence,” says Sia, an advocate, social worker and a survivor of domestic violence. For most people in her town, she is a “big sister and friend” who listens and cares for others. With 4 billion people around the world sheltering at home because of the #COVID19 pandemic, many women are trapped in isolation with abusive partners, unable to access life-saving resources and support systems. In some countries, cases of domestic violence have risen by 30%. Sia’s work is needed now more than ever.

Seperti yg saya alami, sebagai single parents yang belum memiliki fix income dan belum memiliki support system yg memadai terhadap akses kebutuhan hidup sehari2 dimana kaki dikepala dan kepala dikaki tentu hal ini menjadi sangat dilematis saat menghadapi pandemi covid-19 ini. Support system bagi single parents seperti kami sungguh tidak ada; pertama dari pemerintah, kedua tidak memiliki suami yg menanggung hidup kami, ketiga ternyata pintar saja gak cukup kalau karier kita dihadang oleh pihak tertentu sehingga saat itu karier terhalang dan saat ini mencari kerja sulit wong PHK dimana2.

Karena kita di Indonesia secara sistem belum memiliki sistem yang otomatis bisa menjangkau kebutuhan masyarakat seperti saya. Orang bilang saya gak butuh bantuan karena pny rumah dan mobil dan “terlihat” mampu. Sementara di Malaysia semua kalangan dapat bantuan karena mereka tidak melihat apa yang terlihat dari luar saja. Pemerintah kita gak berpikir bahwa semua itu bisa saja kredit, atau bukan miliknya lalu soal sistem yang sama sekali tidak mensupport pekerja sosial atau harian atau by project seperti banyak orang itu juga tidak pemerintah pikirkan. Teman saya cerita karena ia kerja di Pemda DKI yang awal Tahun baru selesai tender untuk periklanan lalu 3 bulan kemudian ada covid ini pemenang tender bunuh diri menabrakan diri di kereta karena ia sudah mengeluarkan banyak uang untuk DP semua vendor termasuk artis sementara ia ga tau bagaimana kelanjutam hidupnya.

Saya misalnya, bagaimana setiap hari sy berpikir beli pampers 2 susu 2 karena memiliki 2 baby usia 1 tahun dan 3 tahun dan kebutuhan itu menjadi dasar kebutuhannya belum makannya, cemilannya. Belum galon seminggu 100.000, token listrik yg ga ada discount sm sekali malaysia disc 25% selama pandemi ini loh dan lain2nya. Sy harus berusaha kemana2 untuk meneruskan hidup demi keluarga yg saya hidupi sendiri termasuk menggaji pembantu yang 2 bulan ini belum saya gaji. Cant u imagine? Sy masih mau cari uang yg halal dengan berusaha kesana kesini.

Saya paham akhirnya kenapa ada orang yang akhirnya berbuat kejahatan meski awalnya tidak ingin. Itu karena keadaan yang membuat sulit dan sabar sudah tidak bisa lagi karena anak2 dan keluarganya harus makan belum tagihan pembayaran ini dan itu. Oleh karena itu dibutuhkan sangat besar kekuatan iman dan takwa dalam menghadapi pandemi covid-19 ini bagi kami yang tidak memiliki fix income seperti yang lainnya. Bahkan kami berusaha keras meraih income dengan cara halal dan menjunjung harga diri, namun kadang bagi orang2 tertentu hal itu tidak cukup sampai kita mau merendahkan diri kita. Dan itu gak mungkin saya lakukan.

Semoga bangsa ini akan hadir seorang pemimpin yang mencerahkan rakyatnya dan menjadi solusi dari setiap permasalahan di masyarakat yang tidak pernah terungkap. Pemimpin yang bukan hanya mau mendengar tapi menjadikan semua tempat sebagai tempat pembelajaran. Karena begitu banyak orang pintar yang tidak belajar dari kepintarannya dan banyak orang bodoh yang tidak menjadikan kebodohannya sebagai pembelajaran.

Semoga Tuhan segera memudahkan segalanya… menguatkan semua yang lemah… terutama menguatkan iman dan taqwa bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya kesulitan.

Hari Kebebasan Pers International | World Press Freedom Day on May,3rd

Hari Kebebasan Pers International 3 May 2020 ini bertemakan “journalism without fear or favour” bagi saya akses terhadap informasi adalah hak yang sangat mendasar.

Apa bahayanya tidak memiliki media independen?

Jika Anda memiliki media yang tidak independen, bahayanya satu dimensi. Jadi, Anda memiliki media yang hanya berbicara kepada pemilih tertentu tentang siapa media itu bergantung. “Jika Anda akan memiliki media yang berbicara dengan suara yang sama, suara orang-orang yang memiliki dan mengendalikannya, yang merusak keragaman dan pluralitas media dan jika media itu sekali yang dirusak, itu juga merusak demokrasi itu sendiri.” Sebuah media independen penting karena berbagai alasan, tetapi paling tidak, fakta bahwa media dapat mewakili seluruh jajaran opini dan sudut pandang dalam masyarakat tertentu.

Bagaimana warga melindungi media?

“Saya pikir warga negara perlu meminta pertanggungjawaban media melalui umpan balik (feed back) tetapi juga memanggil jurnalis. Hal lain adalah feed back tentang warga negara waktu mereka yang mampu untuk mendukung inisiatif media kecil. Misalnya, sekelompok organisasi dan inisiatif yang dilakukan oleh Daily Maverick (Daily Maverick adalah surat kabar harian Afrika Selatan yang didirikan pada 2009). Mereka yang mampu berkontribusi untuk mendukung dan mempertahankan jurnalisme independen, mereka harus melakukan itu. Semakin banyak orang yang bisa melakukan itu, semakin baik. Kita menyadari bahwa perusahaan2 media besar yang ada di dalamnya untuk mendapatkan uang, jadi jika Anda dapat mengumpulkan seluruh warga negara / masyarakat untuk mendukung jurnalisme yang kritis dan berkualitas, itu juga baik untuk media dan demokrasi. ”

Seperti apa media independen terlihat?

“Tidak ada satu pun definisi yang menjelaskan segalanya. Tetapi, dalam pandangan saya, media independen adalah media yang terikat pada warga negara, bukan media yang terikat pada kekuasaan. Didanai dengan cukup baik sehingga dalam operasinya sehari-hari tidak perlu melihat ke belakang untuk melihat bahwa beritanya tidak menyinggung satu atau sejumlah kekuatan lainnya. Dengan kata lain, itu terdiri dari jurnalis dan warga yang didorong oleh keinginan untuk melaporkan cerita atau menceritakan kisah tanpa didorong oleh berbagai kekuatan yg kuat. Dengan kata lain, independensi bagi saya berbicara kepada jenis otonomi dari tekanan langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh hierarki perusahaan, oleh politisi dan oleh kelompok-kelompok seksi lainnya.”

Bagaimana jurnalis membangun dan membangun kembali kepercayaan?

“Saya pikir wartawan harus sebisa mungkin, bahkan dalam konteks menurunnya sumber daya, mencoba untuk pergi ke sana, keluar dari zona yang nyaman mereka, menjangkau masyarakat miskin, terutama masyarakat yang terpinggirkan yang merupakan mayoritas. Pergilah ke sana dan lakukan kisah-kisah yang menyangkut orang biasa. Ini adalah kekeliruan bahwa kisah-kisah itu tidak laku. Mereka menjual jika ada penumpukan naratif yang konsisten”

“Masyarakat yang terus terpinggirkan berubah menjadi kekerasan dan bahwa kekerasan akan mengarah suatu hari, cepat atau lambat menjadi boomerang. Dengan kata lain, itu demi kepentingan pemerintah tetapi juga bisnis-bisnis besar yang hadir. Jadi, jika kisah-kisah itu secara konsisten diceritakan oleh jurnalis yang keluar dari zona nyaman mereka untuk bercerita di masyarakat, itu menjadi baik bukan hanya untuk kewarganegaraan tetapi juga untuk bisnis karena Anda berbicara tentang stabilitas sosial.”

“Jadi saya pikir jurnalis harus membangun kembali kepercayaan itu dengan pergi ke komunitas.”

“Dengan kata lain, titik awalnya adalah keluar dari zona nyaman mereka dan berbicara kepada masyarakat yang terpinggirkan karena itu adalah demokrasi. Para elit sudah dimanjakan dan memiliki akses ke hampir semua hal, tetapi saya pikir itu harus menjadi kepentingan setiap jurnalis untuk ingin memperjuangkan komunitas demokratis yang lebih adil. Bagi saya, itu harus menjadi titik awal dan segala sesuatu akan kembali ke asalnya. ”

Oleh karena itu ReThinkbyAWR menggukan skema pentahelix setiap melakukan program yaitu dengan melibatkan 5 pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah, private sector, community, akademisi, dan media massa demi tercapainya percepatan akses keterbukaan informasi kepada publik yang terus dituntut kedepannya oleh masyarakat.

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar
Open Government Partnership ReThinkbyAWR

Petani Sawit kesulitan akses Pangan saat pandemi covid-19

Saat ini penderita virus corona atau covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona di Tanah Air secara kumulatif mencapai 9.771 kasus per Rabu (29/4/2020). Sebanyak 784 orang meninggal dunia dan 1.391 orang sembuh.

Di tengah pandemi virus corona ini Indonesia juga menderita persoalan klasik yakni kenaikan harga pangan saat bulan Ramadhan. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki persoalan tambahan yakni daya beli masyarakat melemah. Jadi, di satu sisi harga pangan mengalami peningkatan dan di sisi lain daya beli konsumen mengalami pelemahan.

Kondisi demikian juga dialami para petani sawit di Tanah Air. Misalnya, beberapa pabrik kelapa sawit yang tutup membuat penyerapan panen para petani berkurang. Hal ini berimbas pada penurunan pendapatan para petani sawit.

Jika ditelisik lebih dalam, penyebab pabrik kelapa sawit tutup karena beberapa negara tujuan ekspor komoditas ini menerapkan lockdown. Misalnya, negara tujuan ekspor India yang melakukan lockdown sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona di negara tersebut.

Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Kita berharap pemerintah Indonesia bersedia membeli CPO dari para petani agar roda perekonomian bisa terus berjalan. Memang, saat ini komitmen pemerintah untuk menyerap stok CPO para petani dalam negeri tengah diuji. Seharusnya pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap para petani plasma yang tidak mampu membeli kebutuhan hidup sehari-hari.

Perlu diingat, para petani sawit butuh mata pencaharian untuk keperluan makan sehari-hari. Karena saat ini petani plasma sedang berjuang sendiri menjual hasil panen mereka. Karena petani plasma ini hanya mengandalkan sawit sebagai sumber kehidupan. Jangan sampai petani plasma akhirnya berpikir lebih baik mati karena corona daripada mati karena kelaparan.

Di beberapa daerah yang tanahnya masih bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk menanam tanaman pangan, paling tidak para petani masih bisa makan dari hasil panen sendiri berupa beras dan sayur mayur.

Padahal, pada era pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto para petani dan petani plasma sawit disediakan lahan untuk menanam tanaman pangan sehingga akses terhadap kebutuhan pokok tersebut tersedia. Program tahun 1980-an itu misalnya kebun plasma 2 hektare dan juga lahan pangan 0,75 hektare.

Tetapi, saat ini kalau kita berkunjung ke desa-desa transmigran sawit semua sudah beralih menjadi lahan sawit sehingga saat terjadi pandemi seperti sekarang maka para petani sawit terancam kelaparan karena terpaksa harus mencari uang lagi untuk membeli kebutuhan pangan.

Maka sebaiknya hal ini menjadi perhatian serius juga bagi pemerintah pusat dan daerah agar mewajibkan adanya tanaman pangan di sekitar perkebunan kelapa sawit misal hitungannya per 2 hektare dan 0,75 hektare untuk tanaman pangan.

Karena pandemi seperti ini mungkin akan terjadi lagi di masa mendatang. Sehingga jika di masa depan terjadi krisis seperti sekarang maka tidak akan terlalu berdampak signifikan karena rakyat di desa masih bisa makan dari kebunnya sendiri.

Tag: SawitKelapa Sawit

Penulis: Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Iggoy el Fitra

https://m.wartaekonomi.co.id/berita283503/petani-sawit-kesulitan-akses-pangan-saat-pandemi-covid-19

Peran Perempuan Dalam Keberlanjutan Kelapa Sawit

Dalam menyambut Hari Kartini Nasional ini saya ingin membahas mengenai peran Perempuan dalam keberlanjutan kelapa sawit Nasional, karena tidak jarang ditemukan petani di kelapa sawit adalah perempuan. Dan karena penulispun seorang perempuan, sebagai sesama perempuan tentu saja harus saling menguatkan, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak perempuan disamping melaksanakan kewajibannya. Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (sustainability) sektor sawit yang belakangan muncul, seperti RSPO dan ISPO, mulai ikut memberikan perhatian terhadap aspek gender. Berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Program Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia dengan berdasarkan analisis pada studi pustaka dan informasi lapangan dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur menunjukkan upaya membangun kesetaraan gender dalam sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender dalam standar sustainability. Isu gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, yang masih sebatas paradigma women in development. Pengembangan yang seharusnya dilakukan adalah mengaplikasikan paradigma gender and development untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.

Hal yang kurang lebih menganggap bahwa masih ada ketimpangan dan ketidak adilan pada pekerja perempuan adalah seperti yang disampaikan oleh Koalisi Buruh Sawit (KBS) bahwa besarnya kekuasaan perkebunan, lemahnya pengawasan negara serta kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada buruh semakin memposisikan buruh perkebunan sawit tidak berdaya. Korban utama dari sistem kerja eksploitatif di perkebunan sawit adalah perempuan. Koalisi Buruh Sawit mencatat sebagian besar dari 18 juta buruh perkebunan sawit merupakan buruh prekariat atau dikenal dengan nama Buruh Harian Lepas (BHL), di mana sebagian besar BHL adalah perempuan. Sering kali perempuan yang bekerja di perkebunan sawit dianggap tidak ada, padahal proses produksi sangat dipengaruhi oleh keberadaan perempuan.

Perempuan mengerjakan 15 dari 16 jenis pekerjaan di perkebunan sawit, termasuk mengutip berondolan dan mengangkat buah ke TPH, namun sebagian besar buruh perempuan bekerja tanpa mendapatkan hak-hak sebagai buruh, kepastian kerja, dokumentasi ikatan kerja, upah minim maupun perlindungan kesehatan memadai. Temuan KBS di perkebunan sawit di mana perempuan menjadi BHL dengan masa kerja lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Buruh perempuan dipekerjakan untuk melakukan penyemprotan, pemupukan, pembersihan areal, mengutip berondolan, dan pekerjaan lainnya yang ironisnya tidak dianggap sebagai pekerjaan inti di perkebunan sawit. KBS mencatat praktik mempekerjakan perempuan tanpa hak-hak permanen terjadi di perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention of  All Forms of Discrimination Against Women)  melalui Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang  Pengesahan Konvensi  mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, namun, hingga saat ini buruh perempuan perkebunan masih saja mengalami diskriminasi. Hak-hak yang  mesti diberikan sama sekali tidak diterima. Berangkat dari kondisi objektif buruh perkebunan sawit saat ini, dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah dan korporasi dalam perlindungan buruh perkebunan sawit, khususnya buruh perempuan masih rendah.

Framework women in development (WID) adalah salah satu acuan yang paling banyak digunakan dalam proyek-proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan. WID merupakan buah dari pemikiran feminis liberal yang muncul pada awal 1970-an. Secara historis, elemen utama argumen feminis liberal adalah klaim agar terwujudnya kesetaraan gender (Ritzer, 2014), yaitu adanya kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu (Fakih, 1996). Dalam implementasinya, berbagai program pembangunan berupaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, termasuk dalam sektor pertanian, sektor yang diskriminatifterhadap perempuan, tetapi perempuan banyak terlibat di dalamnya. Dalam perjalanannya, pada pertengahan 1980-an, gender and development (GAD) muncul untuk menggantikan WID. Penggunaan kata “gender” dalam GAD dinilai lebih baik daripada kata “perempuan” dalam WID karena gender berfokuspada relasi sosial yang dibangun antara laki-laki dan perempuan(Kabeer, 2000). Upaya mewujudkan kesetaraan gender yang tidak memperhatikan relasi sosial laki-laki dan perempuan tidak akanmampu menghasilkan transformasi gender sebagaimana yangdiharapkan atau, dengan bahasa lain, paradigma WID haruslahditinggalkan. Sebagaimana yang diserukan Cornwall (1997),praktik dan prosedur pembangunan dalam upaya mencapai kesetaraan gender harus diubah, yaitu dengan tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga memperhatikan laki-laki.

Telah terjadi perubahan sikap pada laki-laki, yaitu laki-laki bersedia terlibat dalam program untuk mewujudkan kesetaraan gender, hal yang dulu dianggap tabu dan “tidak laki-laki” (Barker & Schulte, 2010). Pendekatan GAD, yang memahami kompleksitas gender sebagai konstruksi sosial, memberikan perhatian terhadap relasi gender. Distribusi sumber daya antaralaki-laki dan perempuan disebut juga sebagai pendekatan gender transformatif. Pendekatan gender transformatif menekankan pentingnya partisipasi laki-laki dalam mencapai kesetaraangender (Risman & Martin dalam Cole, Kantor, Sarapura, Rajaratnam, 2015).

Dari paparan tersebut, untuk mewujudkan perubahan transformatif harus menggunakan pendekatan gender transformatif. Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan masih sangat berfokuspada perempuan (Cornwall, 2000). Program-program

pembangunan yang memberikan perhatian terhadap isu gender masih saja menggunakan paradigma

WID, yaitu membangun kapasitas perempuan dengan memberikan pelatihan, seperti budi daya, pengolahan, pemasaran,menyediakan layanan kredit mikro yang bisa diakses perempuan,membangun kesadaran gender perempuan, dan upaya sejenislainnya (Leach & Sitaram, 2002; Haugh & Talwar, 2014). Studi Phillips (2015) menemukan bahwa meningkatkan aksesperempuan terhadap pinjaman saja tidak cukup jika hambatan sosial budaya dan politik juga tidak diatasi. Hal yang sama berlaku untuk berbagai intervensi gender lain, yaitu semua upaya tersebut tidak cukup jika struktur yang menghambat tidak diintervensi.

RSPO memiliki delapan prinsip dan kriteria (P & K RSPO), dengan komponen gender berada pada Prinsip 6, yaitu bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, serta masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolahan. Sementara itu, ISPO memiliki tujuh P&K, dengankomponen gender terdapat pada Prinsip 4, yaitu bertanggungjawab terhadap pekerja. Uraian lebih lanjut mengenai komponengender dalam P & K RSPO dan ISPO bisa dilihat pada tabel dibawah ini

Standar-standar yang dikembangkan menganggap aspek gender masih dianggap cukup terwakili dengan membahas aspek keadilan sosial secara umum. Untuk RSPO, kurangnyapembahasan aspek gender sudah mulai disentuh sejak 2008/2009 (RSPO, 2009). Baru pada 2014, roundtable RSPO membahas lebih spesifik dan mendalam mengenai aspek gender. Dalamroundtable RSPO di Kuala Lumpur pada 2014, salah satu pembahasan penting adalah mengenai bagaimana audit gender dalam prinsip dan kriteria harus ditingkatkan melalui audit sosial(RSPO,2014). 

Perempuan mempunyai keterlibatan yang cukup banyak dalam produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan dalam isu sawit berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah bagian yang takterpisahkan dari aspek keadilan sosial yang hendak dicapai dalamisu sawit berkelanjutan. Sektor sawit mengakui adanya diskriminasi gender, yaitu berbagai bentuk ketidakadilan yangdihadapi perempuan. Melalui inisiatif sawit berkelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada sektor sawit, yaitu dengan memasukkan klausa gender pada prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, yaitu Prinsip 6: “Bertanggung jawab terhadap pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik,” serta Prinsip 5, “Bertanggung jawab terhadap pekerja.” Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam isu sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif genderke dalam standar keberlanjutan (sustainability). Kesetaraan gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan kaum perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit dan hanya mencakup paradigma women in development. Cakupan yang sebatas paradigma women in development menjadikan perhatian terhadap ke setaraan gender terbatas karena belum memperhatikan relasi gender laki-laki dan perempuan sertahambatan struktural yang memengaruhinya.

Oleh karenanya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah ke depan khususnya dalam melahirkan kebijakan yang berdimensi perspektif gender. Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pemerintah khususnya di sektor pertanian dan perkebunan ditujukan agar pembangunan pertanian maupun perkebunan diarahkan kepada pembangunan yang berkelanjutan, dimana aspek sosial menjadi salah satu perhatian yang juga berkaitan dengan konsep perspektif gender. Sehingga hasil pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial memberikan maanfaat bagi petani perempuan maupun laki-laki. SELAMAT HARI KARTINI !!!

21 April 2020

Hormat saya,

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

https://www.wartaekonomi.co.id/read282139/peran-perempuan-dalam-keberlanjutan-industri-sawit

Earth Day Everyday for Palm Oil

Earth Day 2020 everday is earth day for Palm Oil

Earth Day Everyday!!!

Kebun sawit Indonesia bukan sekedar menghasilkan minyak sawit saja. Kehadiran kebun sawit sebagai penghasil minyak berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup di bumi. Kok bisa?

Pertama, kebun sawit membersihkan sampah karbondioksida pada udara bumi. Sebagaimana diketahui setiap tahun udara bumi kita di kotori dengan gas karbon akibat penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara, gas alam, dll, terutama dari negara-negara maju dan negara padat penduduk. Gas karbon inilah penyebab pemanasan global. Sampah gas karbon tersebut diserap oleh kebun-kebun sawit. Setiap tahun kebun sawit Indonesia menyerap sekitar 2 milyar ton gas karbondioksida dari udara bumi sehingga mengurangi sampah karbon pada udara bumi.

Kedua, Kebun-Kebun Sawit Indonesia setiap tahun menghasilkan sekitar 200 juta ton oksigen setiap tahun. Oksigen tersebut dibagikan secara gratis ke seluruh masyarakat dunia.

Ketiga, minyak sawit merupakan bahan energi berkarbon rendah yang dapat menggantikan energi kotor/berkarbon tinggi seperti minyak bumi, batubara, gas bumi. Selama ini energi kotor tersebut telah menimbulkan polusi lingkungan khususnya emisi karbon pada atmosfir bumi sehingga secara bertahap perlu dikurangi penggunaanya. Minyak sawit merupakan pengganti energi kotor tersebut. Solar diesel digantikan dengan biodiesel, Premium digantikan biopremium, Avtur diganti bioavtur dari minyak sawit. Penggantian energi kotor tersebut dengan bioenergi dari sawit dapat menurunkan emisi karbon sampai 62 persen bahkan lebih.

Keempat, Ketersediaan minyak sawit secara internasional khususnya dalam 20 tahun terakhir,merupakan bahan deterjen bersih yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara alamiah (biodegradable). Saat ini sebagian deterjen dan hampir semua produk-produk sabun, shampo, telah menggunakan bahan deterjen bersih yakni minyak sawit. Setiap tahun masyarakat dunia menggunakan ratusan juta ton deterjen, sabun, baik ditingkat rumah tangga, hotel-hotel maupun usaha laundry. Bahan deterjen tersebut adalah petrokimia dari turunan minyak bumi yang tidak dapat terurai secara alamiah (undegradable) sehingga residunya bersifat toksik dan mencemari sungai-sungai/perairan.

Kelima, Ketersediaan minyak sawit dapat menjadi bahan pelumas bersih yang terurai secara alamiah (biopelumas) untuk mengganti petropelumas kotor. Kelapa sawit menggantikan pelumas kotor. Semua mesin -mesin baik bentuk alat transportasi, pabrik-pabrik menggunakan pelumas untuk kelancaran dan keawetan mesin. Selama ini bahan pelumas tersebut adalah produk turunan minyak bumi (petro lubricant) yang residunya tak dapat terurai sehingga mengotori lingkungan. Sampai saat ini memang biopelumas masih relatif sedikit digunakan. Demi kelestarian lingkungan petro pelumas harus dikurangi dan diganti dengan biopelumas sawit.

Keenam, pengganti plastik. Dari biomas sawit seperti tandan kosong sudah dapat diolah menjadi bioplastik yang ramah lingkungan karena dapat terurai secara alamiah. plastik merupakan bahan yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia baik untuk perabot/alat rumah tangga, pembungkus maupun penggunaan lain. Ratusan juta ton plastik digunakan masyarakat setiap tahun. Plastik yang digunakan selama ini juga dari petrokimia (turunan minyak bumi) yang juga tidak dapat terurai secara alamiah, sehingga residunya mengotori lingkungan.

Ketujuh, kebun sawit merupakan tanaman minyak nabati paling tinggi produktivitasnya sehingga relatif hemat lahan atau hemat deforestasi.untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati (baik untuk bahan pangan, energi, biolubrikan, biomaterial, biosurfactan) masyarakat dunia memerlukan tambahan produksi minyak nabati sekitar 6 juta ton. Tambahan kebutuhan minyak nabati tersebut makin meningkat kedepan dengan penggantian petrokimia dengan biomaterial sehingga setidaknya 8 juta ton tambahan produksi minyak nabati dunia harus dihasilkan setiap tahun. Jika tambahan 8 juta ton minyak nabati dunia dibebankan ke 16 jenis minyak nabati (selain sawit) perlu tambahan lahan (deforestasi dunia) seluas 16 juta hektar setiap tahun. Namun jika dipenuhi dari sawit, hanya memerlukan 2 juta hektar setiap tahun bahkan cukup satu juta hektar jika produktivitasnya dinaikkan menjadi 8 ton minyak per hektar.
(Sumber: Gapki)

Dengan Ketujuh kontribusi sawit dalam pelestarian lingkungan hidup global tersebut, kiranya dapat makin meyakinkan kita bahwa sawit ternyata menjadi salah satu solusi dalam pelestarian lingkungan hidup dunia. Tentu saja tatakelola kebun sawit yang berkelanjutan suatu keharusan.

Kolaborasi Petani Plasma Dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) untuk Meningkatkan Produktivitas Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan dilaksanakan dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam beberapa peraturan. Mekanisme ini dilakukan dalam empat fase, yaitu 1. Tahap persiapan yang meliputi persiapan proyek; 2. Tahap pembangunan fisik, baik kebun maupun pemukiman serta berbagai prasarana dan kemudahan yang diperlukan; 3. Konversi, yaitu tahap pengalihan pemilikan kebun plasma dan beban kredit kepada petani peserta terpilih; 4. Pasca konversi, yaitu tahap pengembangan yang meliputi masa pelunasan kredit, pembinaan petani dan usaha tani menuju terbentuknya petani yang mandiri.

Konversi bukanlah tujuan akhir pengembangan perkebunan melalui Pola PIR, tetapi merupakan tolak ukur awal keberhasilan Pola PIR Perkebunan. Tahap konversi dianggap berhasil, apabila telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan diantaranya status formal peserta yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II; tersedianya kebun plasma yang sudah memenuhi kriteria siap digarap petani; terlaksananya sertifikasi lahan pokok dan lahan pekarangan; dan adanya egilibitas bank teknis.

Pola perusahaan inti Perkebunan Kelapa Sawit adalah dilakukan dengan mekanisme tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama. Hal ini dimaksudkan agar maksud dan tujuan utama dalam penerapan Pola PIR Perkebunan Kelapa Sawit bisa tercapai sebagaimana mestinya, yaitu menciptakan yang saling menguntungkan, berkelanjutan, dan hubungan berkelanjutan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Selain itu, pembicaraan mengenai bagaimana meningkatkan nilai kehidupan partisipasi petani sawit dan keluarganya dengan meningkatkan produksi dan pendapatan dari perkebunan dan untuk melestarikan sumber daya alam. Meskipun Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama, dalam praktiknya masih ditemukan masalah. Terutama terkait dengan mekanisme hak atas tanah, bantuan kredit untuk petani, perpanjangan untuk peserta petani, dan penjualan buah sawit peserta petani rakyat.

Menurut Data BPS Kalteng (https://kalteng.bps.go.id) memberikan informasi terjadinya penurunan yang signifikan (volume dan luas) dari beberapa komoditas perkebunan, misalnya kopi, kelapa dan lada. Sedangkan komoditas kakao dan kelapa sawit mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 ke 2018.

Perkembangan produkai dan luas beberapa komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2013 dan Tahun 2018 (sumber diolah dari BPS Kalimantan Tengah 2018)

Dari tabel tersebut juga kita bisa melihat bahwa hanya dari satu (1) provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Tengah bahwa Kelapa Sawit memiliki lahan terluas yaitu sebesar 1.516.842 hektar pada tahun 2018 namun hasil produksinya lebih besar dari luas lahannya. Luas lahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah merupakan provinsi urutan ke-empat (4) di Indonesia dengan sebelumnya di urutan pertama ada Riau (2,74 juta ha), Sumatera Utara (1,74 juta ha), Kalimantan Barat (1,53 juta ha).

Beberapa contoh perusahaan yang bermitra dengan petani plasma yaitu Astra Agro dan Asian Agri. Sejak 2018 Astra Argo berkolaborasi dengan 77.860 perkebunan inti rakyat yang tergabung dalam 2.736 kelompok tani. Program CSR dari Astra Agro adalah Income Generating Activity (IGA) yang berbasis sawit dan non sawit. Astra Agro melakukan pendampingan di 150 desa, 27 kabupaten, 8 provinsi. Program sektor non sawitnya seperti budidaya ikan, pengolahan ikan asap, ekowisata gajah, peternakan ayam, konsep wirausaha yang terintegrasi dengan Masyarakat Peduli Api, jaringan pendidikan, kesehatan dan lingkungan di sekitar wilayah perkebunan.

Sementara Asian Agri bermitra dengan 30.000 petani plasma dengan total luas lahan 60.000 ha. Asian Agri berkontribusi untuk meningkatkan standard hidup petani plasma yang dapat berdampak pada pendapatan para petani. Dalam kemitraan dengan petani plasma, Asian Agri melatih petani plasma mengelola perkebunan kelapa sawit mereka dengan cara berkelanjutan dan produktif. Asian Agri juga membantu mendapatkan pinjaman dari bank untuk memulai perkebunan baru dan membantu untuk dapat membayar pinjamannya. Asian Agri juga menyediakan bibit topaz milik perusahaannya bagi petani mitranya dimana bibit topaz memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Asian Agri juga membentu petani mendapatkan penghasilan alternatif saat menghadapi masa replanting, membantu mendapatkan RSPO, serta memiliki program yang bernama Komitmen Satu Banding Satu (1:1). Dalam komitmen ini perusahaan bertujuan untuk menyamakan total lahan perusahaan dengan total lahan yang dimiliki oleh mitra petani dan ditargetkan tercapai di tahun 2018. Dan dikutip dari wesite Asian Agri pada tanggal 13 Februari 2019 Komitmen Asian Agri untuk menjalin kemitraan dengan para petani Indonesia melalui Komitmen Kemitraan Satu Banding Satu (One to One) telah berhasil tercapai.

Asian Agri telah berhasil menjalin kemitraan dengan petani yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit dengan luasan yang sama dengan luasan lahan milik perusahaan yaitu 100.000 hektar.

Komitmen Kemitraan One to One mewujudkan pengelolaan 1 hektar lahan petani sebanding dengan 1 hektar lahan inti Asian Agri, yang terdiri dari 60.000 hektar kebun petani plasma dan 40.000 hektar kebun petani swadaya. Komitmen yang resmi dinyatakan pada pertengahan 2017 lalu berhasil terpenuhi di akhir tahun 2018 dengan penambahan jumlah lahan petani swadaya menjadi seluas 41.000 hektar, melebihi target awal yaitu 40.000 hektar.

Perkebunan Kelapa Sawit dapat tercapai sebagaimana mestinya, yaitu menciptakan hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Disamping itu, untuk mengangkat harkat hidup petani peserta dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani serta untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

13 April 2020

Hormat saya,

 

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

https://www.wartaekonomi.co.id/read281005/mendorong-kolaborasi-petani-plasma-sawit-dengan-perusahaan-swasta-raksasa

ISPO sebagai Sertifikasi Keberlanjutan Yang Membanggakan Indonesia

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan pada Maret tahun 2011.

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, kemudian turunannya Inpres No.8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit yang dikeluarkan tanggal 19 September 2019 di Jakarta. Lalu disusul dengan Permentan no.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. 

Otomatis permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO),kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) yang bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan para auditor.

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Adanya tuntutan Sustainable Palm Oil baik yang datang dari pembeli, konsumen, dan industri produk sawit juga NGO baik ditingkat nasional, regional, mapun Internasional memiliki banyak hambatan dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Antara lain misalnya, belum adanya pemahaman dan kebijakan tentang konsep sustainability (keberlanjutan) di Indonesia. Kedua, mekanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian orang tidak transparan serta memakan waktu yang panjang dalam penentuan keputusan pemberian sertifikasi ISPO. Ketiga, substansi prinsip, kriteria dan indikator dari Sistem Sertifikasi ISPO meskipun sangat mencerminkan kepentingan Nasional tapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumen, padahal Indonesia yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, namun standard harga kelapa sawitnya pun bukan Indonesia yang menentukan namun Rotterdam dan mata uang RM sebagai alat transaksi kelapa sawit dunia. Keempat, legalitas dan pembiayaan sertifikasi ISPO yang dinilai kurang berjalan maksimal terutama bagi petani plasma. Kelima, penerimaan ISPO di pasar global yang meskipun sebagai produsen terbesar dunia namun isu negatif masih terus bermunculan terutama oleh negara ekspo kelapa sawit Indonesia.

Point pertama, ketiga, dan kelima itulah yang menjadi fokus saya dalam edukasi kelapa sawit Indonesia. Bahwa ternyata black campaign yang dibiarkan akan menjadi boomerang bagi Negara Indonesia tercinta ini yang berpengaruh tentunya kepada petani sawit plasma juga tentunnya. Hugs My Palm Oil akan menjadi positive campaign bagi Indonesia sehingga pelan tapi pasti akan menjawab program keberlanjutan kelapa sawit dimata dunia.

Saya sangat mengapresiasi Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden no.44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, selanjutnya disebut Perpres tentang Sistem Sertifikasi ISPO pada tanggal 13 Maret 2020 yang telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Perpres ini diterbitkan dengan beberapa dasar pertimbangan, bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan demi mendukung ekonomi Nasional. Kedua, untuk memastikan usaha perkebunan kelapa sawit layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan perundangan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan internasional dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan diatur kembali dalam Peraturan Presiden.

Hal yang paling saya apresiasi adalah adanya pengaturan baru dan krusial dalam Sistem Sertifikasi ISPO yang dilakukan secara wajib / mandatory baik bagi perusahaan maupun pekebun dan Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki sistem mandatory ini. Dijelaskan dalam Perpres tersebut bahwa pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usah aperkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan meskipun bagi pekebun baru diberlakukan 5 tahun sejak Perpres ini diundangkan. Kedua yang saya apresiasi adalah pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan pekebun dapat bersumber dari APBN, APBD hingga sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun pendanaan tersebut disalurkan melalui kelompok pekebun atau koperasi dan dapat diberikan selama masa sertifikasi ISPO awal.

Hal tersebut artinya kita harus bebenah mempersiapkan diri sebagai produsen terbesar Kelapa Sawit di Dunia untuk memperbaiki segalanya, namun tentu saja ini butuh komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah bahkan harus ada reward and punishment nya jika tidak memiliki ISPO setelah Perpres ini diundangkan apa sanksinya dan rewardnya. Pemerintah daerah juga tidak boleh abai dengan Perpres ini, harus responsif dan siap memfasilitasi dari segi pembiayaan dan prosedur yang dipermudah dari sekarang.

Mengenai bebenah diri sebagai produsen terbesar saya sangat menyarankan dan mengharapkan agar Indonesia memiliki Badan Kelapa Sawit Indonesia (Indonesian Palm Oil Board) dengan menggabungkan beberapa lembaga yang sudah ada sebelumnya misalnya Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan sekretariat ISPO yang masih dibawah Kementerian Pertanian. Dengan memiliki Badan Kelapa Sawit Indonesia kita akan lebih kuat untuk satu pintu mengurusi Kelapa Sawit Indonesia seperti melakukan pendataan secara aktual berapa jumlah hasil CPO yang dihasilkan oleh seluruh pabrik CPO di Indonesia, Menerbitkan harga CPO Indonesia, Management harga pupuk, deforestasi dan replantation, management pembukaan lahan, termasuk melakukan penelitian terhadap produksi tururnan CPO. Intinya Kegiatan Badan Kelapa Sawit Indonesia ini meliputi penelitian, publikasi, pengembangan, dan implementasi peraturan dan promosi industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Dibuat time table ditahun keberapa fokus untuk mendukunf petani kelapa sawit plasma dengan menyediakan dana dan layanan bagi produsen CPO dengan luas kurang dari 2,5 hektare. Para petani ini tentunya harus memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah untuk membantu produsen yang lebih kecil bersaing dengan perkebunan yang lebih besar.

Pesatnya perkembangan industri sawit di Indonesia telah memberikan konstribui ekonomi yang signifikan bagi Indonesia namun secara bersamaan meningkatkan kekhawatiran terhadap aspek keberlanjutan. Maka sertifikasi dan standarisasi yang dikembangkan saat ini sebagai langkah strategis untuk merangsang preferensi pasar minyak sawit berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas produsen dan petani kecil.

Saat ini RSPO merupakan sertifikasi untuk kelapa sawit berkelanjutan pertama di dunia yang diluncurkan pada tahun 2004 tentu saja bertujuan untuk kepentingan bisnis/dagang sehingga pihak-pihak yang terkait menyusun standard Palm Oil dan bersifat sukarela dan bertujuan untuk mentransformasi pasar minyak sawit untuk mewujudkan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma di masyarakat sampai dengan saat ini. Sedangkan ISPO lahir tahun 2011 yang terinspirasi dari RSPO dimana skema sertifikasinya dikelola oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian) dan mengikuti perkembangan dunia tentang Standard Palm Oil dengan tujuan utama mendorong pelaku usaha perkebunan sawit patuh kepada peraturan perundang-undangan, daya saing di pasar global, komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi saat ini kalau ada perusahaan kelapa sawit yang sudah memiliki ISPO dan RSPO akan jauh lebih baik. Karena ISPO sifatnya wajib dan jika mau tambah dengan RSPO untuk kepentigan ekspor juga tidak masalah karena ISPO dan RSPO merupakan dua sistem sertifikasi yang berbeda.

05 April 2020

Hormat saya,

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

Indonesia Menuju Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan https://m.wartaekonomi.co.id/berita280147/indonesia-menuju-sertifikasi-kelapa-sawit-berkelanjutan

Creating Hugs My Palm Oil

“Perdebatan global tentang keberlanjutan dan legitimasi produksi minyak kelapa sawit adalah yang terus berkembang dan menentukan industri. Seperti Indonesia dan Malaysia adalah dua Negara utama penghasil minyak kelapa sawit, ada banyak diskusi di sekitar masalah yang ditimbulkan di perkebunan kelapa sawit dalam menghadapi keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan petani kecil, perempuan dalam perkebunan kelapa sawit, meningkatkan ekonomi nasional, dan hak asasi manusia.”

Bagi saya, palm oil bukan hanya kekuatan Indonesia dalam B-30, B-100 nya, bukan hanya karena penghasil devisa negara nomor 2 di Indonesia sehingga menjadi back bone bagi APBN, bagi saya berbicara mengenai Palm Oil sama saja dengan berbicara mengenai 3 Ketahanan penting Republik Indonesia; Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Ketahanan Negara.

Kecintaan saya terhadap kelapa sawit Indonesia bermula pada tahun 2019 memang terbilang baru, tapi bagi mereka yang memiliki pikiran yang open minded dan mau belajar tentu akan bersedia mengkosongkan pikirannya untuk menerima apapun hal baru untuk dipelajari. Itulah saya saat berdiskusi pertama kali dengan teman-teman di Malaysia dan Indonesia. Saya semakin tertarik karena saya sadar bahwa keinginan saya dari dulu berkontribusi untuk Negara ini, untuk mengubah sesuatu menjadi luar biasa bagi Negara tercinta ini justru saya merasa di Palm Oil ini. Karena semua terlibat dari mulai memperjuangkan sumber daya manusianya baik petani plasma, perusahaan swasta, pemerintah bahkan negara destinasi utama ekspor produk kelapa sawit dan bukan tidak mungkin pengembangan ekspor negara tujuan baru.

Keseriusan saya mempelajari kelapa sawit ini saya tunjukan dengan menemui dan menghubungi orang-orang yang ahli dibidang mereka. Saya luangkan waktu saya untuk menemui mereka agar saya mendapatkan ilmu yang tepat dari orang yang tepat. Dari mulai mantan mahasiswa IPB yang skripsi juga disertasinya mengenai kelapa sawit sekaligus memang pelaku sawitnya sebagai petani sawit dan keluarganya juga bekerja diperusahaan sawit, saya juga menemui lembaga produsen penghasil kelapa sawit yaitu Council of Pal Oil Producing Countries (CPOPC), menemui perusahaan Asian Agri, Pertamina juga untuk membahas bagaimana kelanjutan program kelapa sawit dengan pemerintah, serta membuat janji temu dengan Bapak Firman Soebagyo, anggota DPR RI yang konsisten memperjuangkan kelapa sawit sejak dulu, serta semua pelaku sawit yang Tuhan kirimkan kepada saya. Termasuk saya menemui Bapak Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesatyo, dan semua ilmu yang saya dapatkan saya catat dalam agenda saya.

Berkaca pada diri sendiri, artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham mengapa kita harus mencintai Kelapa Sawit? Mengapa kelapa sawit begitu penting? Apa sih kontribusi kelapa sawit bagi Negara ini? Mengapa kelapa sawit ini menjadi tulang punggung negara? Dan bagaimana masyarakat Indonesia mampu mengetahui semua itu ditengah kondisi perang dagang Uni Eropa mengenai tuntutan sustainability of palm oil itu sendiri.

Edukasi

Sejak kecil saya sudah menyukai ilmu psikologi. Dan yang paling menarik dari ilmu psikologi selain teori kebutuhan Maslow adalah terbentuknya critical illness diusia 13 tahun. Artinya masa golden age dan sebelum usia 13 tahun kita harus masuk alam bawah sadar mereka agar terbentuk rasa cinta yang besar terhadap kelapa sawit Indonesia. Hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan kelas satu jam dengan serius lalu tanyajawab selesai. Hal itu harus dilakukan dengan cara yang santai, relax, dan menyenangkan. Sudah tentu ada tools bagi kampanye ini agar mereka terkesan dalam benak mereka serta melakukan pendataan setiap kegiatan yang dilakukan.

Pemberian ilmu kelapa sawit bisa juga dilakukan pada usia diatas 13 tahun namun sebaiknya bersifat Focus Group Discussion (FGD) paralel dan konsisten. Karena dibutuhkan usaha yang lebih untuk membuat anak usia diatas 13 tahun meyakini apa yang kita sampaikan merupakan kebenaran yang harus mereka yakini.

Mengenai edukasi kelapa sawit oleh karena itu saya pribadi membuat Logo Hugs My Palm Oil untuk dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit di Indonesia baik Pemerintah Pusat dan Daerah, perusahaan swasta penghasil ataupun pengguna kelapa sawit, dan siapapun yang ingin mengkampanyekan hal positive mengenai kelapa sawit. Hal ini saya lakukan karena terinspirasi oleh Malaysia yang membuat Love My Palm Oil nya dengan logo yang eye cathing, maka saya pun membuat yang sama dengan logo yang eye cathing sehingga anak-anak dan siapapun akan menyukainya dan mudah diingat. Saya berharap logo Hugs My Palm Oil ini dapat dibuat dalam segala bentuk marchendise (gelas, agenda, balon, permen, t-shirt, sebagai alat untuk campaign disemua perusahaan dan lembaga kelapa sawit Indonesia dan di distribusikan ke seluruh Kementerian terkait (Kementerian Koordinator Perekonomian dan 10 kementerian yang dikoordinasikannya, Kementerian Koordinator Kemaritiman & Investasi dan 6 Kementerian yang dikoordinasikannya), BUMN, BUMD seluruh Indonesia, perusahaan swasta di bidang kelapa sawit, perusahaan swsta pengguna kelapa sawit, lembaga NGO, organisasi sayap-sayap partai, sekolah-sekolah negeri dan swasta dari TK-SMA, universitaas, dan seluruh elemen sampai ketingkat desa.

Lalu, pasti akan ada pertanyaan bukankah sudah ada program sawit baik? Menurut pendapat saya nama Sawit Baik itu justru berkonotasi negative karena artinya ada Sawit Tidak Baik (sawit jahat). Kedua, program itu kurang jelas implementasinya bagaimana dan tidak mengena kemasyarakat. Karena tidak memiliki pesan yang masuk kealam bawah sadar masyarakat. Menurut saya campaign terbaik adalah membuat pesan kita sampai dengan jelas, diterima dengan jelas dan menyenangkan oleh masyarakat. Kenapa ada kata menyenangkan? Karena kalau pesannya sampai namun tidak menyenangkan percuma pasti akan mentah juga bahkan bisa menjadi boomerang bagi pengirim pesan tersebut.

Saya berharap dengan melakukan positve campaign Hugs My Palm Oil ini akan lebih diterima baik oleh khalayak, bukan hanya karena bentuk logo yang eye catching pada marchendise, tapi juga campaign sawit dengan cara berwisata karena kami memiliki media partner Warta Wisata yang siap berkolaborasi membuat program wisata sawit, selain itu saya sedang dalam proses pembuatan naskah cerita Sawiti dan Sawito seperti layaknya tokoh kartun lainnya dan ditulis oleh saya sendiri dibantu oleh team Warta Wisata dan Warta Ekonomi. Nantinya akan ditayangkan di youtube, ditayangkan di website seluruh kementerian terkait, tayangkan di sekolah-sekolah, dan tayangkan ditelevisi nasional seperti Upin dan Ipin. Tentu hal ini bukan perkara yang mudah jika saya melakukan sendiri, ini akan menjadi luar biasa jika kita melakukannya bersama-sama. Pemilik anggaran mampu melihat ini sebagai peluang yang baik karena ada anak bangsa yang ingin berkontribusi besar pada kelapa sawit Indonesia dan siap menghadapi apapun tantangannya. Tinggal bagaimana pemilik kebijakan dan pemilik anggaran apakah mereka memiliki keyakinan, ketegasan, dan komitmen yang kuat untuk mengkampanyekan Palm Oil kita.

Karena saat ini Pemerintah & Private Sector akan semakin dilihat sebagai pusat pelayanan masyarakat yang dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka memberikan pelayanan & akses yang luas dengan cara-cara yang paling efisien dan berbeda antar satu dengan yang lain. Open Government Partnership (OGP) merupakan komitmen konkret dari pemerintah nasional dan subnasional untuk mempromosikan pemerintahan terbuka, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat tata kelola. OGP berarti melibatkan stakeholders untuk meningkatkan pemerintahan yang berkomitmen konkret untuk mendorong reformasi dan inovasi pemerintahan terbuka, dalam upaya untuk melakukan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga negara. Oleh karena itu saya ingin terlibat dalam perjuangan Negara melakukan Palm Oil positive campaign dengan membuat logo “Hugs My Palm Oil” untuk dijadikan alat kampanye Negara mengedukasi anak-anak golden age melalui berbagai perangkat lainnya yang menunjang campaign ini untuk memperjuangkan kelapa sawit Indonesia. Oleh karena itu saya berupaya agar mimpi saya membesarkan Hugs My Palm Oil ini terwujud sampai level dunia untuk meningkatkan Ketahanan Negara, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi Indonesia di mata dunia dengan menjadi mitra bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta bekerjasama dengan pengusaha dan berbagai stakeholders.

Sebelum pandemic covid-19 ini menyebar sehingga membuat kita harus limiting crowd dan menuju near zero mobility, saya dan team berencana melaksanakan pre-launch logo Hugs My Palm Oil yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengan dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Lalu setelah pre launch logo Hugs My Palm Oil dilaksanakan dilokasi kebun kelapa sawit, akan launching resmi di Jakarta dihadiri oleh pimpinan Negara Indonesia dan Malaysia atau yang mewakili. Sehingga untuk persiapan acara tersebut kami sudah melakukan audiensi kepada pihak-pihak calon sponsor dan narasumber serta keynote speaker untuk meluangkan waktunya diacara tersebut. Tentunya hal ini menjadi terhambat karena harus di reschedule sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Namun, dari sini saya ingin menyampaikan bahwa keseriusan saya membawa Hugs My Palm Oil bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Karena saya ingin terlibat dalam banyak hal besar untuk dapat membantu Negara Indonesia khususnya dibidang Kelapa Sawit dan melakukan pergerakan konkreet, terukur, akunatabel, transparan, agar lebih maksimal.

01 April 2020

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

https://www.wartaekonomi.co.id/read278911/jangan-cuma-jadi-negara-titipan-cpo-indonesia-harus-punya-power

http://www.kamangkaranews.com/2020/03/pidato-puan-maharani-pada-rapat.html?m=1

…. Edisi 02 saya akan membahas mengenai STDB, ISPO, dan RSPO

Pembahasan UMKM Indonesia Malaysia Business Council (IMBC) dengan Bapak Tantri Abeng selaku Ketua IMBC dan Mr. Tony Chen


https://www.wartaekonomi.co.id/read278911/jangan-cuma-jadi-negara-titipan-cpo-indonesia-harus-punya-power

http://www.kamangkaranews.com/2020/03/pidato-puan-maharani-pada-rapat.html?m=1

1 anak terlantar karena bullying sama dengan seluruh anak Indonesia

Seorang siswi SMK di Kabupaten Kepulauan Anambas, AR  harus putus sekolah setelah dicap lonte oleh guru agama.  Kejadian di SMKN 1 Anambas, Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah.

Setelah orang tua AR datang kesekolah untuk menyelesaikan baik-baik namun dalam pertemuan itu bukan solusi yang didapat.  Guru Agama tersebut kembali marah-marah dan tepuk meja di depan Camat. Pihak SMKN 1 menyampaikan tetap mengeluarkan AR dari sekolah.

Usai kejadian tersebut, AR kemudian mendapat bullyan di sekolah dan teman-temannya. Bahkan penyebutan sebagai lonte terhadap AR tersebut diumumkan lagi di mic SMKN 1 Anambas.

meskipun kejadian tersebut sudah berlangsung bulan Oktober 2019 lalu. Trauma anaknya masih belum hilang, sementara semangatnya untuk mengecap pendidikan menjadi berkurang.

Sudah saatnya kita semua bersuara, pengambil kebijakan lebih tegas & bijak, jangan sampai nasib masa depan generasi penerus bangsa hancur karena pembiaran dan menganggap bullying adalah ejekan yang biasa. Sungguh memprihatinkan saat kita melihat bullying didepan mata baik langsung maupun melalui media namun kita hanya mampu diam menyaksikan semuanya.

Sebenarnya, Orang-orang yang menindas Anda, mereka merasa tidak aman tentang siapa diri mereka, dan itulah sebabnya mereka membully orang lain. Itu tidak pernah ada hubungannya dengan orang yang mereka bully. Mereka dengan putus asa ingin dicintai dan diterima, dan mereka berusaha keras untuk membuat orang merasa tidak diterima sehingga mereka merasa tidak sendirian.

Kita punya wakil-wakil rakyat terbaik bangsa yang sudah dipilih berdasarkan suara terbanyak masyarakat, saya harap komisi X DPR RI turun tangan kelokasi dan membantu pemulihan kondisi AR untuk bersekolah kembali, walaubagaimanapun AR adalah generasi penerus bangsa yang memgalami bully, kekerasan psikis, & diperlakukan diskriminatif oleh pihak sekolah, bahkan ditetlantarkan nasibnya. Pantaskah suatu kesalahan dijadikan penggambaran jati diri seseorang? Kata-kata bisa lebih menyakitkan daripada apapun secara fisik. Dengan intimidasi dan semua hal yang terjadi, pemilihan kata sangat penting. Hal utama adalah bagaimana Anda berbicara dengan orang lain, dan bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Sometimes I think the world forgets that as we get older.

The CEO AWR Foundation & ReThinkbyAWR Strategic Partnership

Wakil Ketua Young Leader Sisterhood (YelloSista)

Bendum Pertiwi Nusantara FIAN (Indonesia Anti Narkoba)

Sumber Berita :

https://www.lindungianak.com/2020/01/17/seorang-siswi-smk-di-anambas-putus-sekolah-akibat-dibully-guru-diteriaki-lonte/