KEBANGKITAN NASIONAL menjadi Kebangkrutan Nasional

21 Mei 2020- saya kehabisan kata-kata untuk mengucapkan kalimat “Selamat Hari Kebangkitan Nasional” tanggal 20 Mei yang lalu. Pandemi covid-19 ini membuat banyak perubahan sekaligus kita jadi paham bahwa pemerintah kita belum siap mengambil keputusan yang belum pernah ada sebelumnya seperti negara tetangga Malaysia.

Sejak awal, pertama saya bingung kok leading nya BNPB bukan Kemenkes karena logika saya ini kan bencana nya soal penyakit bukan bencana alam, tapi ya sudahlah bukan perkara yang besar, lalu mengenai bantuan pun yang terlalu banyak syarat, kartu pra kerja dinilai bisa mengobati PHK masal menurut saya itu salah diagnosa penyakit dan salah resep obat. Saya tidak berkata bahwa kartu pra kerja tidak bagus, namun dengan membuat masyarakat harus membayar sekian untuk mendapatkan pelatihan tentu bukan cara yang tepat, karena kalau pemerintah yang mau membantu biar pemerintah donk yang harusnya bayarin biaya pelatihan itu. Toh sama saja menggunakan kuota juga. Terlalu banyak syarat untuk membantu rakyat, itu yang saya garis bawahi.

Kedua, bahan bakar kita yang tak kunjung turun dimana dinegara-negara lain sudah turun, artinya kita bisa menilai terlalu banyak nakhoda dalam kapal yang bernama migas Indonesia dari mulai soal penjualan di Pertamina, izin di SKK Migas, lalu ada BPH migas, belum lagi Kementerian ESDM, DPR RI komisi VII meski sebagai legislator namun tak sedikit yang bermain disini, dan semua itu menakhodai sehingga tidak dipimpin oleh satu kepala hanya Pertamina seperti dahulu kala dan itu dipelajari oleh Malaysia. Kita harus ingat bahwa Malaysia belajar dari kita soal ini, sampai dia membuat Petronas, saat ini stabil sekali urusan BBM di Malaysia karena kapal nya hanya dinakhodai oleh satu kepala, Petronas.

Sementara kita di Indonesia terlalu banyak sekali kepentingan sehingga cost nya yang dikeluarkan sungguh sangat banyak, sampai di pombensinnya saja banyak sekali pajak yang harus dikeluarkan, akhirnya wajar bbm kita tidak mungkin turun. Dan untuk merespon keinginan rakyat menurunkan bbm keluarlah statement bahwa diskon Program cashback Pertamina berlaku dari 27 April hingga 31 Mei 2020. Dengan menggunakan aplikasi MyPertamina baru bisa menikmati cashback 30% atau maksimal Rp 20.000 pada transaksi pertama setiap hari untuk pembelian Pertamax Series seperti Pertamax dan Pertamax Turbo serta Dex Series seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Untuk mengikuti program tersebut, konsumen harus mendownload MyPertamina. Kemudian, mengisi saldo dan bertransaksi di SPBU Pertamina yang sudah terkoneksi dengan aplikasi. Karena program ini berbentuk cashback. Jadi, pengguna harus melakukan transaksi terlebih dahulu dan akan dilakukan verifikasi, kemudian cashback akan diterima konsumen melalui LinkAja.

Malah ternyata sahabat sy coba menjadi warga negara yang mempercayai pertamina isi donk bahan bakar tsb dan download my pertamina juga membayar pakai LinkAja tapi apa yang terjadi? Jonk… alias kena prank. Ga ada tuh cash back 30%. Terlampir dibawah ini:

Saya membaca syarat itu aja udah pusing, saya bukan gaptek namun saya menempatkan diri sebagai rakyat biasa. Saya menengok raykat di negara tetangga kalau mau bantu ya bantu saja ga usah syarat dan ketentuan. Kenapa juga tidak semua jenis bbm yang langsung diskon? Masuk SPBU isi bensin dan bayar sudah diskon lebih simple, rakyat happy dan pemerintah pun pasti dipuji. Dengan mendownload aplikasi meski gratis itu kan ada perputaran uang bagi si pemilik aplikasi ditambah membayar harus dari aplikasi linkAja sama itupun ada perputaran uang bagi pemilik aplikasi itu seperti ovo, gopay dan lain sebagainya. Kalau ovo, gopay, dan lainnya wajar berdagang dari awal memang berbisnis, namun ini lembaga negara yang seharusnya melayani rakyatnya disumpah atas nama rakyat Indonesia namun kenapa harus tetap “mengutamakan dagang” saat corona begini? Kalau tidak ada pandemi mau bikin program cash back 30% seperti paragraph diatas dalam rangka menyambut HUT Pertamina misalnya silahkan saja, gimik kan gak masalah. Wajar kok BUMN berdagang tapi moment nya kurang tepat bikin programnya, sekali lagi banyak syarat. Dan ternyata itu pun masih belum tentu benar… menyedihkan sekali. Bukankah disana sudah ada Komisaris yang paling dicintai rakyat sejagad karena paling revolusioner katanya memperjuangkan hak rakyat? Kok sekarang gak kedengeran ya marahin orang dalemnya kebijakan gak pro rakyat? Tapi ya sudah bukan kapasitas saya juga sih. In my humble opinion aja itu sih.

Kenapa ya Indonesia tidak mau mengambil keputusan dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dengan extreme yang membuat rakyat tidak menjerit? Yuk kita lihat bagaimana Malaysia memperlakukan pandemi covid-19 yang membuat Menteri Kesehatannya mendapat penghargaan dari PBB sebagai menteri terbaik yang menangani pandemi ini.

Malaysia memiliki program disebut Paket Stimulus Ekonomi Peduli yang diumumkan Perdana Menteri pada 27 Maret 2020. Paket tersebut berjumlah RM 250 miliar mewakili 17% dari PDB. Jumlah terbesar dalam sejarah keuangan negara. Karena Malaysia berpikir diperlukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah mengambil langkah berani dan bertanggung jawab untuk melindungi rakyat, menjaga kesehatan rakyat, membantu dan mendukung bisnis termasuk UMKM, membangun dan memperkuat ekonomi negara.

Meski ada masalah-masalah yang tak mudah di awal, pemerintah Malaysia mengambil aksi cepat dan holistik, termasuk mengerahkan militer untuk membantu polisi menjaga roadblock sebagai bagian Perintah Kawalan Pergerakan, serta mengajak media dan figur-figur berpengaruh untuk mengajak publik patuh.Kuncinya adalah bisa terus berkomunikasi dengan publik dengan empati, jelas, dan konsisten.

Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin mengumumkan sebuah Perintah Kawalan Pergerakan ketimbang lockdown: ini awalnya berlangsung dari 18 – 31 Maret, tetapi telah diperpanjang hingga 14 April. Meski ada masalah-masalah seperti orang yang berpergian antar daerah atau masih berkerumun di pasar, tingkat kepatuhan dilaporkan meningkat signifikan hingga 95 persen.

Kebanyakan warga Malaysia tentunya cemas dengan adanya pergeseran besar dari rutinitas mereka, tetapi ini jelas bahwa banyak yang paham pentingnya berada di rumah saat ini. Harapannya ini terus berlanjut, dan laju infeksi menjadi stabil dan menurun. Hanya layanan-layanan esensial diizinkan untuk melanjutkan operasi pada saat ini. Ini termasuk supermarket, bank, toko obat, perlengkapan perlindungan diri, aktivitas e-commerce dan layanan logistik dan transportasi.

Pemerintah akan menyajikan fasilitas bantuan khusus untuk bisnis-bisnis kecil serta mengalokasikan 200 juta ringgit untuk fasilitas kredit mikro. Bank diminta menyajikan bantuan finansial dalam bentuk moratorium pembayaran utang, termasuk restrukturisasi dan menjadwal ulang pinjaman bagi bisnis dan individu yang terdampak. Pemerintah juga mendukung bisnis-bisnis melalui pendanaan dan fasilitas e-commerce untuk mendukung keberlanjutan bisnis.

Sementara untuk masyarakat berpenghasilan lebih rendah, pemerintah telah melakukan distribusi Bantuan Sara Hidup sebesar 200 ringgit dari Maret 2020 hingga Mei 2020, dan akan mendistribusikan tambahan 100 ringgit pada bulan Mei bagi yang layak mendapatkannya.

Pemerintah juga mengizinkan warga berusia 55 tahun ke bawah untuk mengambil 500 ringgit dari Akun 2 pada dana tabungan pensiun dari Kumpulan Uang Simpanan Pekerja demi membeli persediaan pokok selama 12 bulan. Pemerintah juga menyediakan fasilitas dan bantuan dalam bentuk pembayaran perawatan anak, utilitas, dan pembayaran utang dan sebagainya. Hal itu adalah langkah-langkah baik tetapi lebih banyak yang harus dilakukan untuk pekerja di sektor informal serta pekerja gig dan freelance yang memiliki pemasukan yang lebih tak stabil atau bergantung pada pendapatan harian. Mereka akan paling terdampak oleh Perintah Kawalan Pergerakan.

Pemerintah Malaysia membuat perumpamaan tokoh dalam kisah prihatin keluarga Makcik Kiah sebagai perumpamaan nilai manfaat uang yang akan diterima keluarga Makcik Kiah baik bantuan (subsidi) dari pemerintah dan pinjamannya dengan tag line No One Left Behind.

Rinciannya adalah bantuan dari pemerintah senilai RM 4,200 dan peminjaman RM 4,464 jadi total satu keluarga mendapat RM 8,664 untuk memenuhi hidupnya selama pandemi corona ini berlangsung, meski untuk pinjaman sifatnya pilihan boleh diambil boleh tidak. Bahkan ada pemberian bantuan tunai bagi orang yang bujang alias single sebesar RM 800 kepada 3 juta orang yang berusia 21 tahun ketas dan berpendapatan bulanannya RM 2000 kebawah. RM 500 dibayar pada bulan April dan sisanya RM 300 pada bulan Mei. Sementara ada juga bantuan bagi orang yang bujang alias single sebesar RM 500 kepada 400.000 orang yang berusia 21 tahun ketas dan berpendapatan bulanannya diatas RM 2000 sampai RM 4000. RM 250 dibayar pada bulan April dan sisanya RM 250 pada bulan Mei. Bantuan tunai untuk pelajar sebesar RM 200, untuk satu rumah dengan kondisi pendapatan kurang dari RM 4000 maka mendapatkan bantuan tunai sebesar RM 1600/rumah, dan yang keluarganya pendapatannya RM 4000 – 8000 mendapatkan bantuan tunai RM 1000/rumah. Untuk PNS dan pensiunan dengan kelas 56 kebawah mendapatkan bantuan tunai RM 500, supir online mendapatka bantuan tunai RM 500, dan bantuan keseimbangan hidup dipercepat. Dan untuk pekerja frontliners nih ya, Dokter dan perawat dapat bantuan tunai sebesar RM 600 perbulan, polisi, tentara, imigrasi, dan bea cukai,sebesar RM 200 perbulan.

Jadi berdasarkan rincian diatas artinya pemerintah Malaysia memberikan stimulus kepada pengusaha yang mengalami penurunan bisnis sebesar 50% sejak 1 Januari 2020. Kemudian, pemerintah Malaysia juga melarang perusahaan untuk memotong gaji karyawan dengan penghasilan di bawah RM 4.000 per bulan. Sementara yang terjadi Indonesia? PHK masal terjadi dimana-mana, menurut LIPI badan Litbang Ketenaga kerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI melakukan survei online sebanyak 25 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaan terutama di sektor bebas. Sejak 8 Mei 2020 menurut APINDO sudah ada 7 juta orang yang di PHK. Indonesia sangat banyak diisi oleh kalangan menengah kebawah sehingga wajar jika saya berkata Kebangkitan Nasional 2020 ini menjadi Kebangkrutan Nasional, karena Pemerintah seolah mencekik rakyatnya dengan tuntutan harus dirumah saja tanpa bantuan tunai, pengusaha dan majikan harus bayar THR tapi gak dikasih stimulus ekonomi alias bantuan tunai, bahkan Menaker bisa berata kena sanksi bagi yang tidak memberikan THR. Ya Allah miris sekali melihat cara kerja dengan negara tetangga.

Pada tanggal 6 April hanya berselang 10 hari Perdana Menteri Malaysia mengumumkan lagi kenaikan tambahan stimulus ekonomi bagi rakyat sebesar RM 10 bilion dari semula RM 250 bilion. Sungguh saya menonton secara live tercengang dengan cara kerja good corporate governancenya, sehingga rakyat percaya pada pemerintah karena nilai-nilai dari GCG benar-benar terimplementasi dengan baik. Semua ini berlaku bagi semua kalangan dan pelaku usaha, dari yang subsidi upah RM 7,9 bilion menjadi RM 13,8 bilion. Pengusaha yang karyawannya misal 2 orang gaji RM 4000 dapat subsidi RM 18.000 dan berhak mendapatkan pinjaman RM 50.000, lalu ada subsidi upah untuk perusahaan yang memiliki karyawan 76-200 orang senilai RM 800 setiap pekerja, dan RM 1200 per orang untuk perusahaan tidak lebih dari 76 orang karyawan. Majikan yang terdaftar dengan SSM (The Companies Commision of Malaysia), PBT (otoritas lokal), Perkeso (departemen keuangan jaminan sosial) sebelum 1 januari 2020 mendapatkan bantuan selama 3 bulan untuk dapat menggaji ART nya mereka karena pemerintah paham bahwa majikannya sebagai mesin pencari uang kesulitan mencari rezeki selama pandemi ini, sehingga itulah bentuk emphaty dari pemerintah Malaysia. Penanggauhan bayaran pinjaman apapun selama 6 bulan dan saat live Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada semua bank yang terlibat memberikan kemudahan ini.

Pemerintah Malaysia dan perusahaan telekomunikasi memberikan layanan data internet gratis kepada semua warga terhitung mulai 1 April 2020. Paket data internet gratis ini diberikan sebagai dampak diberlakukannya lockdown atau pembatasan pergerakan (MCO). Pemerintah menganggarkan dana RM 600juta dari Paket Stimulus Keprihatinan Rakyat untuk inisiatif internet gratis ini. Bahkan ada tambahan anggaran RM 400juta yang dialokasikan untuk meningkatkan jangkauan jaringan internet sehingga bisa mendukung aktivitas warga yang beralih ke online. Sementara di Indonesia semakin sulit akses internet, sinyal masiih saja tidak bagus bagaimana bisa kerja dari rumah? Banyak sekali tuntutan harus poduktif kepada masyarakat namun dengan modal sendiri itu sangat menyedihkan bagi Indonesia yang kaya raya.

Tidak hanya itu, pemerintah Malaysia juga menganggarkan 530 juta ringgit sehingga warga bisa mendapat potongan 15 sampai 50 persen biaya listrik dengan maksimum penggunaan 600 kilowatt per bulan. Rinciannya, penggunaan di bawah 200 kilo Watt (kW) akan menerima diskon 50%, penggunaan 201 kW-300 kW akan menerima diskon 25% dan penggunaan 301 kW-600 kW akan menerima diskon 15%. Ini sangat berbeda bagi Indonesia yang justru kemarin ramai-ramai netizen berteriak bayar listrik naik, mau kalangan apapun sih ya bagi saya semua sedang krisis keuangan. Sehingga diharapkan Pemerintah Indonesia seharusnya dapat membangkitkan semangat hidup rakyatnya dengan memberikan bantuan kepada warga negara yang memilihnya melalui sistem politik dengan bantuan tunai dan kemudahakan akses TANPA TAPI alias syarat harus download ini itu, mendaftar kesini kesitu, bukankah selama ini kita ada BPS, ada disdukcapil, ada kemenakertrans, pajak, ojk, dan ada kepala daerah yang memiliki data seharusnya masing-masing orang penghasilannya berapa di ATM masing-masing warganya.

Kalau cara penanganan pandemi covid-19 kita seperti Malaysia maka wajar jika polisi menangkap pelanggar dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses pembayaran denda. Kita? Sedih rasanya sekali lagi, karena saya sangat mendukung untuk menghentikan penyebaran virus ini dengan hanya dirumah saja, namun saya tidak bisa tutup mata bahwa karena Pemerintah kita tidak memberikan stimulus kepada rakyatnya secara merata untuk tetap dirumah saja dan bisa membayar segala cicilan mereka entah mobil, rumah, motor, asuransi, listrik, air, makan, beli kebutuhan sehari-hari seperti yang punya anak single parents seperti saya susu, pampers, makanan bayi, dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak bisa menyalahkan rakyat 100% untuk tetap dirumah saja tanpa mencari nafkah untuk memenuhi kebuhtuhan hidupnya sehari-hari. Melihat polisi berdebat dengan warga dari cara duduk dimobil dan sebagainya rasanya dilema jadi saya mohon lebih manusiawi juga sih para aparat kita, percayalah bahwa tidak ada satupun orang yang mau kena penyakit virus covid-19 ini.

Percayalah bahwa kami amat sangat mencintai Indonesia lebih dari apapun, oleh karena itu kami berani bersuara ini bukan soal personal, bukan soal like and dislike ini soal SISTEM. Karena saya meyakini jika SISTEM DIATAS BENAR MAKA TURUN KEBAWAH PUN AKAN TEPAT SASARAN. Sama dengan air teko isinya kopi maka yang keluar pasti kopi tidak mungkin berubah menjadi teh manis. Jadi jika diatas airnya bersih maka sampai ke bawah airnya pasti jernih, itu saja cara berpikirnya. Artinya kalau sistem sudah benar maka SIAPAPUN yang memimpin Bangsa ini rakyat akan tetap sejahtera, bisa makan perut kenyang, semua menempun pendidikan sekolah sampai perguruan tinggi, dan semua memiliki pekerjaan untuk menghasilkan uang. Pertanyaannya siapa yang berani memulai untuk mengubah sistem ini yang sangat rumit dan panjang seperti benang kusut, karena pasti akan terjadi kegaduhan yang besar jika mengubah sistem, pemimpin seperti itu pasti harus memiliki mental yang kuat dan pribadi yang matang secara emosional, cara berpikir, dan cara bersikap.

Semoga Kebangkitan Nasional menjadi Kebangkrutan Nasional ini hanya terjadi di tahun 2020 ini saja dan menjadi Kebangkitan Nasional yang sesungguhnya dengan bangkitnya perekonomian rakyat Indonesia di tahun yang akan datang.

 

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

D3 FISIP Administrasi Perkantoran & Sekretaris Universitas Indonesia

S1 FISIP Administrasi Negara Universitas Indonesia

S2 FISIP Kesejahteraan Sosial & Otonomi Daerah Universitas Indonesia

CEO ReThinkbyAWR