Peran Perempuan Dalam Keberlanjutan Kelapa Sawit

Dalam menyambut Hari Kartini Nasional ini saya ingin membahas mengenai peran Perempuan dalam keberlanjutan kelapa sawit Nasional, karena tidak jarang ditemukan petani di kelapa sawit adalah perempuan. Dan karena penulispun seorang perempuan, sebagai sesama perempuan tentu saja harus saling menguatkan, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak perempuan disamping melaksanakan kewajibannya. Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (sustainability) sektor sawit yang belakangan muncul, seperti RSPO dan ISPO, mulai ikut memberikan perhatian terhadap aspek gender. Berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Program Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia dengan berdasarkan analisis pada studi pustaka dan informasi lapangan dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur menunjukkan upaya membangun kesetaraan gender dalam sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender dalam standar sustainability. Isu gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, yang masih sebatas paradigma women in development. Pengembangan yang seharusnya dilakukan adalah mengaplikasikan paradigma gender and development untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.

Hal yang kurang lebih menganggap bahwa masih ada ketimpangan dan ketidak adilan pada pekerja perempuan adalah seperti yang disampaikan oleh Koalisi Buruh Sawit (KBS) bahwa besarnya kekuasaan perkebunan, lemahnya pengawasan negara serta kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada buruh semakin memposisikan buruh perkebunan sawit tidak berdaya. Korban utama dari sistem kerja eksploitatif di perkebunan sawit adalah perempuan. Koalisi Buruh Sawit mencatat sebagian besar dari 18 juta buruh perkebunan sawit merupakan buruh prekariat atau dikenal dengan nama Buruh Harian Lepas (BHL), di mana sebagian besar BHL adalah perempuan. Sering kali perempuan yang bekerja di perkebunan sawit dianggap tidak ada, padahal proses produksi sangat dipengaruhi oleh keberadaan perempuan.

Perempuan mengerjakan 15 dari 16 jenis pekerjaan di perkebunan sawit, termasuk mengutip berondolan dan mengangkat buah ke TPH, namun sebagian besar buruh perempuan bekerja tanpa mendapatkan hak-hak sebagai buruh, kepastian kerja, dokumentasi ikatan kerja, upah minim maupun perlindungan kesehatan memadai. Temuan KBS di perkebunan sawit di mana perempuan menjadi BHL dengan masa kerja lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Buruh perempuan dipekerjakan untuk melakukan penyemprotan, pemupukan, pembersihan areal, mengutip berondolan, dan pekerjaan lainnya yang ironisnya tidak dianggap sebagai pekerjaan inti di perkebunan sawit. KBS mencatat praktik mempekerjakan perempuan tanpa hak-hak permanen terjadi di perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention of  All Forms of Discrimination Against Women)  melalui Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang  Pengesahan Konvensi  mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, namun, hingga saat ini buruh perempuan perkebunan masih saja mengalami diskriminasi. Hak-hak yang  mesti diberikan sama sekali tidak diterima. Berangkat dari kondisi objektif buruh perkebunan sawit saat ini, dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah dan korporasi dalam perlindungan buruh perkebunan sawit, khususnya buruh perempuan masih rendah.

Framework women in development (WID) adalah salah satu acuan yang paling banyak digunakan dalam proyek-proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan. WID merupakan buah dari pemikiran feminis liberal yang muncul pada awal 1970-an. Secara historis, elemen utama argumen feminis liberal adalah klaim agar terwujudnya kesetaraan gender (Ritzer, 2014), yaitu adanya kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu (Fakih, 1996). Dalam implementasinya, berbagai program pembangunan berupaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, termasuk dalam sektor pertanian, sektor yang diskriminatifterhadap perempuan, tetapi perempuan banyak terlibat di dalamnya. Dalam perjalanannya, pada pertengahan 1980-an, gender and development (GAD) muncul untuk menggantikan WID. Penggunaan kata “gender” dalam GAD dinilai lebih baik daripada kata “perempuan” dalam WID karena gender berfokuspada relasi sosial yang dibangun antara laki-laki dan perempuan(Kabeer, 2000). Upaya mewujudkan kesetaraan gender yang tidak memperhatikan relasi sosial laki-laki dan perempuan tidak akanmampu menghasilkan transformasi gender sebagaimana yangdiharapkan atau, dengan bahasa lain, paradigma WID haruslahditinggalkan. Sebagaimana yang diserukan Cornwall (1997),praktik dan prosedur pembangunan dalam upaya mencapai kesetaraan gender harus diubah, yaitu dengan tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga memperhatikan laki-laki.

Telah terjadi perubahan sikap pada laki-laki, yaitu laki-laki bersedia terlibat dalam program untuk mewujudkan kesetaraan gender, hal yang dulu dianggap tabu dan “tidak laki-laki” (Barker & Schulte, 2010). Pendekatan GAD, yang memahami kompleksitas gender sebagai konstruksi sosial, memberikan perhatian terhadap relasi gender. Distribusi sumber daya antaralaki-laki dan perempuan disebut juga sebagai pendekatan gender transformatif. Pendekatan gender transformatif menekankan pentingnya partisipasi laki-laki dalam mencapai kesetaraangender (Risman & Martin dalam Cole, Kantor, Sarapura, Rajaratnam, 2015).

Dari paparan tersebut, untuk mewujudkan perubahan transformatif harus menggunakan pendekatan gender transformatif. Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan masih sangat berfokuspada perempuan (Cornwall, 2000). Program-program

pembangunan yang memberikan perhatian terhadap isu gender masih saja menggunakan paradigma

WID, yaitu membangun kapasitas perempuan dengan memberikan pelatihan, seperti budi daya, pengolahan, pemasaran,menyediakan layanan kredit mikro yang bisa diakses perempuan,membangun kesadaran gender perempuan, dan upaya sejenislainnya (Leach & Sitaram, 2002; Haugh & Talwar, 2014). Studi Phillips (2015) menemukan bahwa meningkatkan aksesperempuan terhadap pinjaman saja tidak cukup jika hambatan sosial budaya dan politik juga tidak diatasi. Hal yang sama berlaku untuk berbagai intervensi gender lain, yaitu semua upaya tersebut tidak cukup jika struktur yang menghambat tidak diintervensi.

RSPO memiliki delapan prinsip dan kriteria (P & K RSPO), dengan komponen gender berada pada Prinsip 6, yaitu bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, serta masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolahan. Sementara itu, ISPO memiliki tujuh P&K, dengankomponen gender terdapat pada Prinsip 4, yaitu bertanggungjawab terhadap pekerja. Uraian lebih lanjut mengenai komponengender dalam P & K RSPO dan ISPO bisa dilihat pada tabel dibawah ini

Standar-standar yang dikembangkan menganggap aspek gender masih dianggap cukup terwakili dengan membahas aspek keadilan sosial secara umum. Untuk RSPO, kurangnyapembahasan aspek gender sudah mulai disentuh sejak 2008/2009 (RSPO, 2009). Baru pada 2014, roundtable RSPO membahas lebih spesifik dan mendalam mengenai aspek gender. Dalamroundtable RSPO di Kuala Lumpur pada 2014, salah satu pembahasan penting adalah mengenai bagaimana audit gender dalam prinsip dan kriteria harus ditingkatkan melalui audit sosial(RSPO,2014). 

Perempuan mempunyai keterlibatan yang cukup banyak dalam produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan dalam isu sawit berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah bagian yang takterpisahkan dari aspek keadilan sosial yang hendak dicapai dalamisu sawit berkelanjutan. Sektor sawit mengakui adanya diskriminasi gender, yaitu berbagai bentuk ketidakadilan yangdihadapi perempuan. Melalui inisiatif sawit berkelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada sektor sawit, yaitu dengan memasukkan klausa gender pada prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, yaitu Prinsip 6: “Bertanggung jawab terhadap pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik,” serta Prinsip 5, “Bertanggung jawab terhadap pekerja.” Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam isu sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif genderke dalam standar keberlanjutan (sustainability). Kesetaraan gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan kaum perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit dan hanya mencakup paradigma women in development. Cakupan yang sebatas paradigma women in development menjadikan perhatian terhadap ke setaraan gender terbatas karena belum memperhatikan relasi gender laki-laki dan perempuan sertahambatan struktural yang memengaruhinya.

Oleh karenanya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah ke depan khususnya dalam melahirkan kebijakan yang berdimensi perspektif gender. Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pemerintah khususnya di sektor pertanian dan perkebunan ditujukan agar pembangunan pertanian maupun perkebunan diarahkan kepada pembangunan yang berkelanjutan, dimana aspek sosial menjadi salah satu perhatian yang juga berkaitan dengan konsep perspektif gender. Sehingga hasil pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial memberikan maanfaat bagi petani perempuan maupun laki-laki. SELAMAT HARI KARTINI !!!

21 April 2020

Hormat saya,

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

https://www.wartaekonomi.co.id/read282139/peran-perempuan-dalam-keberlanjutan-industri-sawit

Earth Day Everyday for Palm Oil

Earth Day 2020 everday is earth day for Palm Oil

Earth Day Everyday!!!

Kebun sawit Indonesia bukan sekedar menghasilkan minyak sawit saja. Kehadiran kebun sawit sebagai penghasil minyak berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup di bumi. Kok bisa?

Pertama, kebun sawit membersihkan sampah karbondioksida pada udara bumi. Sebagaimana diketahui setiap tahun udara bumi kita di kotori dengan gas karbon akibat penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara, gas alam, dll, terutama dari negara-negara maju dan negara padat penduduk. Gas karbon inilah penyebab pemanasan global. Sampah gas karbon tersebut diserap oleh kebun-kebun sawit. Setiap tahun kebun sawit Indonesia menyerap sekitar 2 milyar ton gas karbondioksida dari udara bumi sehingga mengurangi sampah karbon pada udara bumi.

Kedua, Kebun-Kebun Sawit Indonesia setiap tahun menghasilkan sekitar 200 juta ton oksigen setiap tahun. Oksigen tersebut dibagikan secara gratis ke seluruh masyarakat dunia.

Ketiga, minyak sawit merupakan bahan energi berkarbon rendah yang dapat menggantikan energi kotor/berkarbon tinggi seperti minyak bumi, batubara, gas bumi. Selama ini energi kotor tersebut telah menimbulkan polusi lingkungan khususnya emisi karbon pada atmosfir bumi sehingga secara bertahap perlu dikurangi penggunaanya. Minyak sawit merupakan pengganti energi kotor tersebut. Solar diesel digantikan dengan biodiesel, Premium digantikan biopremium, Avtur diganti bioavtur dari minyak sawit. Penggantian energi kotor tersebut dengan bioenergi dari sawit dapat menurunkan emisi karbon sampai 62 persen bahkan lebih.

Keempat, Ketersediaan minyak sawit secara internasional khususnya dalam 20 tahun terakhir,merupakan bahan deterjen bersih yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara alamiah (biodegradable). Saat ini sebagian deterjen dan hampir semua produk-produk sabun, shampo, telah menggunakan bahan deterjen bersih yakni minyak sawit. Setiap tahun masyarakat dunia menggunakan ratusan juta ton deterjen, sabun, baik ditingkat rumah tangga, hotel-hotel maupun usaha laundry. Bahan deterjen tersebut adalah petrokimia dari turunan minyak bumi yang tidak dapat terurai secara alamiah (undegradable) sehingga residunya bersifat toksik dan mencemari sungai-sungai/perairan.

Kelima, Ketersediaan minyak sawit dapat menjadi bahan pelumas bersih yang terurai secara alamiah (biopelumas) untuk mengganti petropelumas kotor. Kelapa sawit menggantikan pelumas kotor. Semua mesin -mesin baik bentuk alat transportasi, pabrik-pabrik menggunakan pelumas untuk kelancaran dan keawetan mesin. Selama ini bahan pelumas tersebut adalah produk turunan minyak bumi (petro lubricant) yang residunya tak dapat terurai sehingga mengotori lingkungan. Sampai saat ini memang biopelumas masih relatif sedikit digunakan. Demi kelestarian lingkungan petro pelumas harus dikurangi dan diganti dengan biopelumas sawit.

Keenam, pengganti plastik. Dari biomas sawit seperti tandan kosong sudah dapat diolah menjadi bioplastik yang ramah lingkungan karena dapat terurai secara alamiah. plastik merupakan bahan yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia baik untuk perabot/alat rumah tangga, pembungkus maupun penggunaan lain. Ratusan juta ton plastik digunakan masyarakat setiap tahun. Plastik yang digunakan selama ini juga dari petrokimia (turunan minyak bumi) yang juga tidak dapat terurai secara alamiah, sehingga residunya mengotori lingkungan.

Ketujuh, kebun sawit merupakan tanaman minyak nabati paling tinggi produktivitasnya sehingga relatif hemat lahan atau hemat deforestasi.untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati (baik untuk bahan pangan, energi, biolubrikan, biomaterial, biosurfactan) masyarakat dunia memerlukan tambahan produksi minyak nabati sekitar 6 juta ton. Tambahan kebutuhan minyak nabati tersebut makin meningkat kedepan dengan penggantian petrokimia dengan biomaterial sehingga setidaknya 8 juta ton tambahan produksi minyak nabati dunia harus dihasilkan setiap tahun. Jika tambahan 8 juta ton minyak nabati dunia dibebankan ke 16 jenis minyak nabati (selain sawit) perlu tambahan lahan (deforestasi dunia) seluas 16 juta hektar setiap tahun. Namun jika dipenuhi dari sawit, hanya memerlukan 2 juta hektar setiap tahun bahkan cukup satu juta hektar jika produktivitasnya dinaikkan menjadi 8 ton minyak per hektar.
(Sumber: Gapki)

Dengan Ketujuh kontribusi sawit dalam pelestarian lingkungan hidup global tersebut, kiranya dapat makin meyakinkan kita bahwa sawit ternyata menjadi salah satu solusi dalam pelestarian lingkungan hidup dunia. Tentu saja tatakelola kebun sawit yang berkelanjutan suatu keharusan.