ISPO sebagai Sertifikasi Keberlanjutan Yang Membanggakan Indonesia

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan pada Maret tahun 2011.

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, kemudian turunannya Inpres No.8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit yang dikeluarkan tanggal 19 September 2019 di Jakarta. Lalu disusul dengan Permentan no.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. 

Otomatis permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO),kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) yang bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan para auditor.

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Adanya tuntutan Sustainable Palm Oil baik yang datang dari pembeli, konsumen, dan industri produk sawit juga NGO baik ditingkat nasional, regional, mapun Internasional memiliki banyak hambatan dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Antara lain misalnya, belum adanya pemahaman dan kebijakan tentang konsep sustainability (keberlanjutan) di Indonesia. Kedua, mekanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian orang tidak transparan serta memakan waktu yang panjang dalam penentuan keputusan pemberian sertifikasi ISPO. Ketiga, substansi prinsip, kriteria dan indikator dari Sistem Sertifikasi ISPO meskipun sangat mencerminkan kepentingan Nasional tapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumen, padahal Indonesia yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, namun standard harga kelapa sawitnya pun bukan Indonesia yang menentukan namun Rotterdam dan mata uang RM sebagai alat transaksi kelapa sawit dunia. Keempat, legalitas dan pembiayaan sertifikasi ISPO yang dinilai kurang berjalan maksimal terutama bagi petani plasma. Kelima, penerimaan ISPO di pasar global yang meskipun sebagai produsen terbesar dunia namun isu negatif masih terus bermunculan terutama oleh negara ekspo kelapa sawit Indonesia.

Point pertama, ketiga, dan kelima itulah yang menjadi fokus saya dalam edukasi kelapa sawit Indonesia. Bahwa ternyata black campaign yang dibiarkan akan menjadi boomerang bagi Negara Indonesia tercinta ini yang berpengaruh tentunya kepada petani sawit plasma juga tentunnya. Hugs My Palm Oil akan menjadi positive campaign bagi Indonesia sehingga pelan tapi pasti akan menjawab program keberlanjutan kelapa sawit dimata dunia.

Saya sangat mengapresiasi Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden no.44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, selanjutnya disebut Perpres tentang Sistem Sertifikasi ISPO pada tanggal 13 Maret 2020 yang telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Perpres ini diterbitkan dengan beberapa dasar pertimbangan, bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan demi mendukung ekonomi Nasional. Kedua, untuk memastikan usaha perkebunan kelapa sawit layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan perundangan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan internasional dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan diatur kembali dalam Peraturan Presiden.

Hal yang paling saya apresiasi adalah adanya pengaturan baru dan krusial dalam Sistem Sertifikasi ISPO yang dilakukan secara wajib / mandatory baik bagi perusahaan maupun pekebun dan Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki sistem mandatory ini. Dijelaskan dalam Perpres tersebut bahwa pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usah aperkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan meskipun bagi pekebun baru diberlakukan 5 tahun sejak Perpres ini diundangkan. Kedua yang saya apresiasi adalah pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan pekebun dapat bersumber dari APBN, APBD hingga sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun pendanaan tersebut disalurkan melalui kelompok pekebun atau koperasi dan dapat diberikan selama masa sertifikasi ISPO awal.

Hal tersebut artinya kita harus bebenah mempersiapkan diri sebagai produsen terbesar Kelapa Sawit di Dunia untuk memperbaiki segalanya, namun tentu saja ini butuh komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah bahkan harus ada reward and punishment nya jika tidak memiliki ISPO setelah Perpres ini diundangkan apa sanksinya dan rewardnya. Pemerintah daerah juga tidak boleh abai dengan Perpres ini, harus responsif dan siap memfasilitasi dari segi pembiayaan dan prosedur yang dipermudah dari sekarang.

Mengenai bebenah diri sebagai produsen terbesar saya sangat menyarankan dan mengharapkan agar Indonesia memiliki Badan Kelapa Sawit Indonesia (Indonesian Palm Oil Board) dengan menggabungkan beberapa lembaga yang sudah ada sebelumnya misalnya Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan sekretariat ISPO yang masih dibawah Kementerian Pertanian. Dengan memiliki Badan Kelapa Sawit Indonesia kita akan lebih kuat untuk satu pintu mengurusi Kelapa Sawit Indonesia seperti melakukan pendataan secara aktual berapa jumlah hasil CPO yang dihasilkan oleh seluruh pabrik CPO di Indonesia, Menerbitkan harga CPO Indonesia, Management harga pupuk, deforestasi dan replantation, management pembukaan lahan, termasuk melakukan penelitian terhadap produksi tururnan CPO. Intinya Kegiatan Badan Kelapa Sawit Indonesia ini meliputi penelitian, publikasi, pengembangan, dan implementasi peraturan dan promosi industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Dibuat time table ditahun keberapa fokus untuk mendukunf petani kelapa sawit plasma dengan menyediakan dana dan layanan bagi produsen CPO dengan luas kurang dari 2,5 hektare. Para petani ini tentunya harus memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah untuk membantu produsen yang lebih kecil bersaing dengan perkebunan yang lebih besar.

Pesatnya perkembangan industri sawit di Indonesia telah memberikan konstribui ekonomi yang signifikan bagi Indonesia namun secara bersamaan meningkatkan kekhawatiran terhadap aspek keberlanjutan. Maka sertifikasi dan standarisasi yang dikembangkan saat ini sebagai langkah strategis untuk merangsang preferensi pasar minyak sawit berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas produsen dan petani kecil.

Saat ini RSPO merupakan sertifikasi untuk kelapa sawit berkelanjutan pertama di dunia yang diluncurkan pada tahun 2004 tentu saja bertujuan untuk kepentingan bisnis/dagang sehingga pihak-pihak yang terkait menyusun standard Palm Oil dan bersifat sukarela dan bertujuan untuk mentransformasi pasar minyak sawit untuk mewujudkan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma di masyarakat sampai dengan saat ini. Sedangkan ISPO lahir tahun 2011 yang terinspirasi dari RSPO dimana skema sertifikasinya dikelola oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian) dan mengikuti perkembangan dunia tentang Standard Palm Oil dengan tujuan utama mendorong pelaku usaha perkebunan sawit patuh kepada peraturan perundang-undangan, daya saing di pasar global, komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi saat ini kalau ada perusahaan kelapa sawit yang sudah memiliki ISPO dan RSPO akan jauh lebih baik. Karena ISPO sifatnya wajib dan jika mau tambah dengan RSPO untuk kepentigan ekspor juga tidak masalah karena ISPO dan RSPO merupakan dua sistem sertifikasi yang berbeda.

05 April 2020

Hormat saya,

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

Indonesia Menuju Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan https://m.wartaekonomi.co.id/berita280147/indonesia-menuju-sertifikasi-kelapa-sawit-berkelanjutan