Petani Sawit kesulitan akses Pangan saat pandemi covid-19

Saat ini penderita virus corona atau covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona di Tanah Air secara kumulatif mencapai 9.771 kasus per Rabu (29/4/2020). Sebanyak 784 orang meninggal dunia dan 1.391 orang sembuh.

Di tengah pandemi virus corona ini Indonesia juga menderita persoalan klasik yakni kenaikan harga pangan saat bulan Ramadhan. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki persoalan tambahan yakni daya beli masyarakat melemah. Jadi, di satu sisi harga pangan mengalami peningkatan dan di sisi lain daya beli konsumen mengalami pelemahan.

Kondisi demikian juga dialami para petani sawit di Tanah Air. Misalnya, beberapa pabrik kelapa sawit yang tutup membuat penyerapan panen para petani berkurang. Hal ini berimbas pada penurunan pendapatan para petani sawit.

Jika ditelisik lebih dalam, penyebab pabrik kelapa sawit tutup karena beberapa negara tujuan ekspor komoditas ini menerapkan lockdown. Misalnya, negara tujuan ekspor India yang melakukan lockdown sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona di negara tersebut.

Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Kita berharap pemerintah Indonesia bersedia membeli CPO dari para petani agar roda perekonomian bisa terus berjalan. Memang, saat ini komitmen pemerintah untuk menyerap stok CPO para petani dalam negeri tengah diuji. Seharusnya pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap para petani plasma yang tidak mampu membeli kebutuhan hidup sehari-hari.

Perlu diingat, para petani sawit butuh mata pencaharian untuk keperluan makan sehari-hari. Karena saat ini petani plasma sedang berjuang sendiri menjual hasil panen mereka. Karena petani plasma ini hanya mengandalkan sawit sebagai sumber kehidupan. Jangan sampai petani plasma akhirnya berpikir lebih baik mati karena corona daripada mati karena kelaparan.

Di beberapa daerah yang tanahnya masih bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk menanam tanaman pangan, paling tidak para petani masih bisa makan dari hasil panen sendiri berupa beras dan sayur mayur.

Padahal, pada era pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto para petani dan petani plasma sawit disediakan lahan untuk menanam tanaman pangan sehingga akses terhadap kebutuhan pokok tersebut tersedia. Program tahun 1980-an itu misalnya kebun plasma 2 hektare dan juga lahan pangan 0,75 hektare.

Tetapi, saat ini kalau kita berkunjung ke desa-desa transmigran sawit semua sudah beralih menjadi lahan sawit sehingga saat terjadi pandemi seperti sekarang maka para petani sawit terancam kelaparan karena terpaksa harus mencari uang lagi untuk membeli kebutuhan pangan.

Maka sebaiknya hal ini menjadi perhatian serius juga bagi pemerintah pusat dan daerah agar mewajibkan adanya tanaman pangan di sekitar perkebunan kelapa sawit misal hitungannya per 2 hektare dan 0,75 hektare untuk tanaman pangan.

Karena pandemi seperti ini mungkin akan terjadi lagi di masa mendatang. Sehingga jika di masa depan terjadi krisis seperti sekarang maka tidak akan terlalu berdampak signifikan karena rakyat di desa masih bisa makan dari kebunnya sendiri.

Tag: SawitKelapa Sawit

Penulis: Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Iggoy el Fitra

https://m.wartaekonomi.co.id/berita283503/petani-sawit-kesulitan-akses-pangan-saat-pandemi-covid-19

Peran Perempuan Dalam Keberlanjutan Kelapa Sawit

Dalam menyambut Hari Kartini Nasional ini saya ingin membahas mengenai peran Perempuan dalam keberlanjutan kelapa sawit Nasional, karena tidak jarang ditemukan petani di kelapa sawit adalah perempuan. Dan karena penulispun seorang perempuan, sebagai sesama perempuan tentu saja harus saling menguatkan, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak perempuan disamping melaksanakan kewajibannya. Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (sustainability) sektor sawit yang belakangan muncul, seperti RSPO dan ISPO, mulai ikut memberikan perhatian terhadap aspek gender. Berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Program Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia dengan berdasarkan analisis pada studi pustaka dan informasi lapangan dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur menunjukkan upaya membangun kesetaraan gender dalam sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender dalam standar sustainability. Isu gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, yang masih sebatas paradigma women in development. Pengembangan yang seharusnya dilakukan adalah mengaplikasikan paradigma gender and development untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.

Hal yang kurang lebih menganggap bahwa masih ada ketimpangan dan ketidak adilan pada pekerja perempuan adalah seperti yang disampaikan oleh Koalisi Buruh Sawit (KBS) bahwa besarnya kekuasaan perkebunan, lemahnya pengawasan negara serta kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada buruh semakin memposisikan buruh perkebunan sawit tidak berdaya. Korban utama dari sistem kerja eksploitatif di perkebunan sawit adalah perempuan. Koalisi Buruh Sawit mencatat sebagian besar dari 18 juta buruh perkebunan sawit merupakan buruh prekariat atau dikenal dengan nama Buruh Harian Lepas (BHL), di mana sebagian besar BHL adalah perempuan. Sering kali perempuan yang bekerja di perkebunan sawit dianggap tidak ada, padahal proses produksi sangat dipengaruhi oleh keberadaan perempuan.

Perempuan mengerjakan 15 dari 16 jenis pekerjaan di perkebunan sawit, termasuk mengutip berondolan dan mengangkat buah ke TPH, namun sebagian besar buruh perempuan bekerja tanpa mendapatkan hak-hak sebagai buruh, kepastian kerja, dokumentasi ikatan kerja, upah minim maupun perlindungan kesehatan memadai. Temuan KBS di perkebunan sawit di mana perempuan menjadi BHL dengan masa kerja lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Buruh perempuan dipekerjakan untuk melakukan penyemprotan, pemupukan, pembersihan areal, mengutip berondolan, dan pekerjaan lainnya yang ironisnya tidak dianggap sebagai pekerjaan inti di perkebunan sawit. KBS mencatat praktik mempekerjakan perempuan tanpa hak-hak permanen terjadi di perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention of  All Forms of Discrimination Against Women)  melalui Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang  Pengesahan Konvensi  mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, namun, hingga saat ini buruh perempuan perkebunan masih saja mengalami diskriminasi. Hak-hak yang  mesti diberikan sama sekali tidak diterima. Berangkat dari kondisi objektif buruh perkebunan sawit saat ini, dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah dan korporasi dalam perlindungan buruh perkebunan sawit, khususnya buruh perempuan masih rendah.

Framework women in development (WID) adalah salah satu acuan yang paling banyak digunakan dalam proyek-proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan. WID merupakan buah dari pemikiran feminis liberal yang muncul pada awal 1970-an. Secara historis, elemen utama argumen feminis liberal adalah klaim agar terwujudnya kesetaraan gender (Ritzer, 2014), yaitu adanya kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu (Fakih, 1996). Dalam implementasinya, berbagai program pembangunan berupaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, termasuk dalam sektor pertanian, sektor yang diskriminatifterhadap perempuan, tetapi perempuan banyak terlibat di dalamnya. Dalam perjalanannya, pada pertengahan 1980-an, gender and development (GAD) muncul untuk menggantikan WID. Penggunaan kata “gender” dalam GAD dinilai lebih baik daripada kata “perempuan” dalam WID karena gender berfokuspada relasi sosial yang dibangun antara laki-laki dan perempuan(Kabeer, 2000). Upaya mewujudkan kesetaraan gender yang tidak memperhatikan relasi sosial laki-laki dan perempuan tidak akanmampu menghasilkan transformasi gender sebagaimana yangdiharapkan atau, dengan bahasa lain, paradigma WID haruslahditinggalkan. Sebagaimana yang diserukan Cornwall (1997),praktik dan prosedur pembangunan dalam upaya mencapai kesetaraan gender harus diubah, yaitu dengan tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga memperhatikan laki-laki.

Telah terjadi perubahan sikap pada laki-laki, yaitu laki-laki bersedia terlibat dalam program untuk mewujudkan kesetaraan gender, hal yang dulu dianggap tabu dan “tidak laki-laki” (Barker & Schulte, 2010). Pendekatan GAD, yang memahami kompleksitas gender sebagai konstruksi sosial, memberikan perhatian terhadap relasi gender. Distribusi sumber daya antaralaki-laki dan perempuan disebut juga sebagai pendekatan gender transformatif. Pendekatan gender transformatif menekankan pentingnya partisipasi laki-laki dalam mencapai kesetaraangender (Risman & Martin dalam Cole, Kantor, Sarapura, Rajaratnam, 2015).

Dari paparan tersebut, untuk mewujudkan perubahan transformatif harus menggunakan pendekatan gender transformatif. Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan masih sangat berfokuspada perempuan (Cornwall, 2000). Program-program

pembangunan yang memberikan perhatian terhadap isu gender masih saja menggunakan paradigma

WID, yaitu membangun kapasitas perempuan dengan memberikan pelatihan, seperti budi daya, pengolahan, pemasaran,menyediakan layanan kredit mikro yang bisa diakses perempuan,membangun kesadaran gender perempuan, dan upaya sejenislainnya (Leach & Sitaram, 2002; Haugh & Talwar, 2014). Studi Phillips (2015) menemukan bahwa meningkatkan aksesperempuan terhadap pinjaman saja tidak cukup jika hambatan sosial budaya dan politik juga tidak diatasi. Hal yang sama berlaku untuk berbagai intervensi gender lain, yaitu semua upaya tersebut tidak cukup jika struktur yang menghambat tidak diintervensi.

RSPO memiliki delapan prinsip dan kriteria (P & K RSPO), dengan komponen gender berada pada Prinsip 6, yaitu bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, serta masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolahan. Sementara itu, ISPO memiliki tujuh P&K, dengankomponen gender terdapat pada Prinsip 4, yaitu bertanggungjawab terhadap pekerja. Uraian lebih lanjut mengenai komponengender dalam P & K RSPO dan ISPO bisa dilihat pada tabel dibawah ini

Standar-standar yang dikembangkan menganggap aspek gender masih dianggap cukup terwakili dengan membahas aspek keadilan sosial secara umum. Untuk RSPO, kurangnyapembahasan aspek gender sudah mulai disentuh sejak 2008/2009 (RSPO, 2009). Baru pada 2014, roundtable RSPO membahas lebih spesifik dan mendalam mengenai aspek gender. Dalamroundtable RSPO di Kuala Lumpur pada 2014, salah satu pembahasan penting adalah mengenai bagaimana audit gender dalam prinsip dan kriteria harus ditingkatkan melalui audit sosial(RSPO,2014). 

Perempuan mempunyai keterlibatan yang cukup banyak dalam produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan dalam isu sawit berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah bagian yang takterpisahkan dari aspek keadilan sosial yang hendak dicapai dalamisu sawit berkelanjutan. Sektor sawit mengakui adanya diskriminasi gender, yaitu berbagai bentuk ketidakadilan yangdihadapi perempuan. Melalui inisiatif sawit berkelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada sektor sawit, yaitu dengan memasukkan klausa gender pada prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, yaitu Prinsip 6: “Bertanggung jawab terhadap pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik,” serta Prinsip 5, “Bertanggung jawab terhadap pekerja.” Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam isu sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif genderke dalam standar keberlanjutan (sustainability). Kesetaraan gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan kaum perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit dan hanya mencakup paradigma women in development. Cakupan yang sebatas paradigma women in development menjadikan perhatian terhadap ke setaraan gender terbatas karena belum memperhatikan relasi gender laki-laki dan perempuan sertahambatan struktural yang memengaruhinya.

Oleh karenanya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah ke depan khususnya dalam melahirkan kebijakan yang berdimensi perspektif gender. Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pemerintah khususnya di sektor pertanian dan perkebunan ditujukan agar pembangunan pertanian maupun perkebunan diarahkan kepada pembangunan yang berkelanjutan, dimana aspek sosial menjadi salah satu perhatian yang juga berkaitan dengan konsep perspektif gender. Sehingga hasil pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial memberikan maanfaat bagi petani perempuan maupun laki-laki. SELAMAT HARI KARTINI !!!

21 April 2020

Hormat saya,

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

https://www.wartaekonomi.co.id/read282139/peran-perempuan-dalam-keberlanjutan-industri-sawit

Earth Day Everyday for Palm Oil

Earth Day 2020 everday is earth day for Palm Oil

Earth Day Everyday!!!

Kebun sawit Indonesia bukan sekedar menghasilkan minyak sawit saja. Kehadiran kebun sawit sebagai penghasil minyak berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup di bumi. Kok bisa?

Pertama, kebun sawit membersihkan sampah karbondioksida pada udara bumi. Sebagaimana diketahui setiap tahun udara bumi kita di kotori dengan gas karbon akibat penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara, gas alam, dll, terutama dari negara-negara maju dan negara padat penduduk. Gas karbon inilah penyebab pemanasan global. Sampah gas karbon tersebut diserap oleh kebun-kebun sawit. Setiap tahun kebun sawit Indonesia menyerap sekitar 2 milyar ton gas karbondioksida dari udara bumi sehingga mengurangi sampah karbon pada udara bumi.

Kedua, Kebun-Kebun Sawit Indonesia setiap tahun menghasilkan sekitar 200 juta ton oksigen setiap tahun. Oksigen tersebut dibagikan secara gratis ke seluruh masyarakat dunia.

Ketiga, minyak sawit merupakan bahan energi berkarbon rendah yang dapat menggantikan energi kotor/berkarbon tinggi seperti minyak bumi, batubara, gas bumi. Selama ini energi kotor tersebut telah menimbulkan polusi lingkungan khususnya emisi karbon pada atmosfir bumi sehingga secara bertahap perlu dikurangi penggunaanya. Minyak sawit merupakan pengganti energi kotor tersebut. Solar diesel digantikan dengan biodiesel, Premium digantikan biopremium, Avtur diganti bioavtur dari minyak sawit. Penggantian energi kotor tersebut dengan bioenergi dari sawit dapat menurunkan emisi karbon sampai 62 persen bahkan lebih.

Keempat, Ketersediaan minyak sawit secara internasional khususnya dalam 20 tahun terakhir,merupakan bahan deterjen bersih yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara alamiah (biodegradable). Saat ini sebagian deterjen dan hampir semua produk-produk sabun, shampo, telah menggunakan bahan deterjen bersih yakni minyak sawit. Setiap tahun masyarakat dunia menggunakan ratusan juta ton deterjen, sabun, baik ditingkat rumah tangga, hotel-hotel maupun usaha laundry. Bahan deterjen tersebut adalah petrokimia dari turunan minyak bumi yang tidak dapat terurai secara alamiah (undegradable) sehingga residunya bersifat toksik dan mencemari sungai-sungai/perairan.

Kelima, Ketersediaan minyak sawit dapat menjadi bahan pelumas bersih yang terurai secara alamiah (biopelumas) untuk mengganti petropelumas kotor. Kelapa sawit menggantikan pelumas kotor. Semua mesin -mesin baik bentuk alat transportasi, pabrik-pabrik menggunakan pelumas untuk kelancaran dan keawetan mesin. Selama ini bahan pelumas tersebut adalah produk turunan minyak bumi (petro lubricant) yang residunya tak dapat terurai sehingga mengotori lingkungan. Sampai saat ini memang biopelumas masih relatif sedikit digunakan. Demi kelestarian lingkungan petro pelumas harus dikurangi dan diganti dengan biopelumas sawit.

Keenam, pengganti plastik. Dari biomas sawit seperti tandan kosong sudah dapat diolah menjadi bioplastik yang ramah lingkungan karena dapat terurai secara alamiah. plastik merupakan bahan yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia baik untuk perabot/alat rumah tangga, pembungkus maupun penggunaan lain. Ratusan juta ton plastik digunakan masyarakat setiap tahun. Plastik yang digunakan selama ini juga dari petrokimia (turunan minyak bumi) yang juga tidak dapat terurai secara alamiah, sehingga residunya mengotori lingkungan.

Ketujuh, kebun sawit merupakan tanaman minyak nabati paling tinggi produktivitasnya sehingga relatif hemat lahan atau hemat deforestasi.untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati (baik untuk bahan pangan, energi, biolubrikan, biomaterial, biosurfactan) masyarakat dunia memerlukan tambahan produksi minyak nabati sekitar 6 juta ton. Tambahan kebutuhan minyak nabati tersebut makin meningkat kedepan dengan penggantian petrokimia dengan biomaterial sehingga setidaknya 8 juta ton tambahan produksi minyak nabati dunia harus dihasilkan setiap tahun. Jika tambahan 8 juta ton minyak nabati dunia dibebankan ke 16 jenis minyak nabati (selain sawit) perlu tambahan lahan (deforestasi dunia) seluas 16 juta hektar setiap tahun. Namun jika dipenuhi dari sawit, hanya memerlukan 2 juta hektar setiap tahun bahkan cukup satu juta hektar jika produktivitasnya dinaikkan menjadi 8 ton minyak per hektar.
(Sumber: Gapki)

Dengan Ketujuh kontribusi sawit dalam pelestarian lingkungan hidup global tersebut, kiranya dapat makin meyakinkan kita bahwa sawit ternyata menjadi salah satu solusi dalam pelestarian lingkungan hidup dunia. Tentu saja tatakelola kebun sawit yang berkelanjutan suatu keharusan.

Kolaborasi Petani Plasma Dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) untuk Meningkatkan Produktivitas Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan dilaksanakan dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam beberapa peraturan. Mekanisme ini dilakukan dalam empat fase, yaitu 1. Tahap persiapan yang meliputi persiapan proyek; 2. Tahap pembangunan fisik, baik kebun maupun pemukiman serta berbagai prasarana dan kemudahan yang diperlukan; 3. Konversi, yaitu tahap pengalihan pemilikan kebun plasma dan beban kredit kepada petani peserta terpilih; 4. Pasca konversi, yaitu tahap pengembangan yang meliputi masa pelunasan kredit, pembinaan petani dan usaha tani menuju terbentuknya petani yang mandiri.

Konversi bukanlah tujuan akhir pengembangan perkebunan melalui Pola PIR, tetapi merupakan tolak ukur awal keberhasilan Pola PIR Perkebunan. Tahap konversi dianggap berhasil, apabila telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan diantaranya status formal peserta yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II; tersedianya kebun plasma yang sudah memenuhi kriteria siap digarap petani; terlaksananya sertifikasi lahan pokok dan lahan pekarangan; dan adanya egilibitas bank teknis.

Pola perusahaan inti Perkebunan Kelapa Sawit adalah dilakukan dengan mekanisme tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama. Hal ini dimaksudkan agar maksud dan tujuan utama dalam penerapan Pola PIR Perkebunan Kelapa Sawit bisa tercapai sebagaimana mestinya, yaitu menciptakan yang saling menguntungkan, berkelanjutan, dan hubungan berkelanjutan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Selain itu, pembicaraan mengenai bagaimana meningkatkan nilai kehidupan partisipasi petani sawit dan keluarganya dengan meningkatkan produksi dan pendapatan dari perkebunan dan untuk melestarikan sumber daya alam. Meskipun Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama, dalam praktiknya masih ditemukan masalah. Terutama terkait dengan mekanisme hak atas tanah, bantuan kredit untuk petani, perpanjangan untuk peserta petani, dan penjualan buah sawit peserta petani rakyat.

Menurut Data BPS Kalteng (https://kalteng.bps.go.id) memberikan informasi terjadinya penurunan yang signifikan (volume dan luas) dari beberapa komoditas perkebunan, misalnya kopi, kelapa dan lada. Sedangkan komoditas kakao dan kelapa sawit mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 ke 2018.

Perkembangan produkai dan luas beberapa komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2013 dan Tahun 2018 (sumber diolah dari BPS Kalimantan Tengah 2018)

Dari tabel tersebut juga kita bisa melihat bahwa hanya dari satu (1) provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Tengah bahwa Kelapa Sawit memiliki lahan terluas yaitu sebesar 1.516.842 hektar pada tahun 2018 namun hasil produksinya lebih besar dari luas lahannya. Luas lahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah merupakan provinsi urutan ke-empat (4) di Indonesia dengan sebelumnya di urutan pertama ada Riau (2,74 juta ha), Sumatera Utara (1,74 juta ha), Kalimantan Barat (1,53 juta ha).

Beberapa contoh perusahaan yang bermitra dengan petani plasma yaitu Astra Agro dan Asian Agri. Sejak 2018 Astra Argo berkolaborasi dengan 77.860 perkebunan inti rakyat yang tergabung dalam 2.736 kelompok tani. Program CSR dari Astra Agro adalah Income Generating Activity (IGA) yang berbasis sawit dan non sawit. Astra Agro melakukan pendampingan di 150 desa, 27 kabupaten, 8 provinsi. Program sektor non sawitnya seperti budidaya ikan, pengolahan ikan asap, ekowisata gajah, peternakan ayam, konsep wirausaha yang terintegrasi dengan Masyarakat Peduli Api, jaringan pendidikan, kesehatan dan lingkungan di sekitar wilayah perkebunan.

Sementara Asian Agri bermitra dengan 30.000 petani plasma dengan total luas lahan 60.000 ha. Asian Agri berkontribusi untuk meningkatkan standard hidup petani plasma yang dapat berdampak pada pendapatan para petani. Dalam kemitraan dengan petani plasma, Asian Agri melatih petani plasma mengelola perkebunan kelapa sawit mereka dengan cara berkelanjutan dan produktif. Asian Agri juga membantu mendapatkan pinjaman dari bank untuk memulai perkebunan baru dan membantu untuk dapat membayar pinjamannya. Asian Agri juga menyediakan bibit topaz milik perusahaannya bagi petani mitranya dimana bibit topaz memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Asian Agri juga membentu petani mendapatkan penghasilan alternatif saat menghadapi masa replanting, membantu mendapatkan RSPO, serta memiliki program yang bernama Komitmen Satu Banding Satu (1:1). Dalam komitmen ini perusahaan bertujuan untuk menyamakan total lahan perusahaan dengan total lahan yang dimiliki oleh mitra petani dan ditargetkan tercapai di tahun 2018. Dan dikutip dari wesite Asian Agri pada tanggal 13 Februari 2019 Komitmen Asian Agri untuk menjalin kemitraan dengan para petani Indonesia melalui Komitmen Kemitraan Satu Banding Satu (One to One) telah berhasil tercapai.

Asian Agri telah berhasil menjalin kemitraan dengan petani yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit dengan luasan yang sama dengan luasan lahan milik perusahaan yaitu 100.000 hektar.

Komitmen Kemitraan One to One mewujudkan pengelolaan 1 hektar lahan petani sebanding dengan 1 hektar lahan inti Asian Agri, yang terdiri dari 60.000 hektar kebun petani plasma dan 40.000 hektar kebun petani swadaya. Komitmen yang resmi dinyatakan pada pertengahan 2017 lalu berhasil terpenuhi di akhir tahun 2018 dengan penambahan jumlah lahan petani swadaya menjadi seluas 41.000 hektar, melebihi target awal yaitu 40.000 hektar.

Perkebunan Kelapa Sawit dapat tercapai sebagaimana mestinya, yaitu menciptakan hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Disamping itu, untuk mengangkat harkat hidup petani peserta dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani serta untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

13 April 2020

Hormat saya,

 

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

https://www.wartaekonomi.co.id/read281005/mendorong-kolaborasi-petani-plasma-sawit-dengan-perusahaan-swasta-raksasa

ISPO sebagai Sertifikasi Keberlanjutan Yang Membanggakan Indonesia

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan pada Maret tahun 2011.

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, kemudian turunannya Inpres No.8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit yang dikeluarkan tanggal 19 September 2019 di Jakarta. Lalu disusul dengan Permentan no.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. 

Otomatis permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO),kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) yang bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan para auditor.

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Adanya tuntutan Sustainable Palm Oil baik yang datang dari pembeli, konsumen, dan industri produk sawit juga NGO baik ditingkat nasional, regional, mapun Internasional memiliki banyak hambatan dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Antara lain misalnya, belum adanya pemahaman dan kebijakan tentang konsep sustainability (keberlanjutan) di Indonesia. Kedua, mekanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian orang tidak transparan serta memakan waktu yang panjang dalam penentuan keputusan pemberian sertifikasi ISPO. Ketiga, substansi prinsip, kriteria dan indikator dari Sistem Sertifikasi ISPO meskipun sangat mencerminkan kepentingan Nasional tapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumen, padahal Indonesia yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, namun standard harga kelapa sawitnya pun bukan Indonesia yang menentukan namun Rotterdam dan mata uang RM sebagai alat transaksi kelapa sawit dunia. Keempat, legalitas dan pembiayaan sertifikasi ISPO yang dinilai kurang berjalan maksimal terutama bagi petani plasma. Kelima, penerimaan ISPO di pasar global yang meskipun sebagai produsen terbesar dunia namun isu negatif masih terus bermunculan terutama oleh negara ekspo kelapa sawit Indonesia.

Point pertama, ketiga, dan kelima itulah yang menjadi fokus saya dalam edukasi kelapa sawit Indonesia. Bahwa ternyata black campaign yang dibiarkan akan menjadi boomerang bagi Negara Indonesia tercinta ini yang berpengaruh tentunya kepada petani sawit plasma juga tentunnya. Hugs My Palm Oil akan menjadi positive campaign bagi Indonesia sehingga pelan tapi pasti akan menjawab program keberlanjutan kelapa sawit dimata dunia.

Saya sangat mengapresiasi Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden no.44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, selanjutnya disebut Perpres tentang Sistem Sertifikasi ISPO pada tanggal 13 Maret 2020 yang telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Perpres ini diterbitkan dengan beberapa dasar pertimbangan, bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan demi mendukung ekonomi Nasional. Kedua, untuk memastikan usaha perkebunan kelapa sawit layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan perundangan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan internasional dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan diatur kembali dalam Peraturan Presiden.

Hal yang paling saya apresiasi adalah adanya pengaturan baru dan krusial dalam Sistem Sertifikasi ISPO yang dilakukan secara wajib / mandatory baik bagi perusahaan maupun pekebun dan Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki sistem mandatory ini. Dijelaskan dalam Perpres tersebut bahwa pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usah aperkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan meskipun bagi pekebun baru diberlakukan 5 tahun sejak Perpres ini diundangkan. Kedua yang saya apresiasi adalah pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan pekebun dapat bersumber dari APBN, APBD hingga sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun pendanaan tersebut disalurkan melalui kelompok pekebun atau koperasi dan dapat diberikan selama masa sertifikasi ISPO awal.

Hal tersebut artinya kita harus bebenah mempersiapkan diri sebagai produsen terbesar Kelapa Sawit di Dunia untuk memperbaiki segalanya, namun tentu saja ini butuh komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah bahkan harus ada reward and punishment nya jika tidak memiliki ISPO setelah Perpres ini diundangkan apa sanksinya dan rewardnya. Pemerintah daerah juga tidak boleh abai dengan Perpres ini, harus responsif dan siap memfasilitasi dari segi pembiayaan dan prosedur yang dipermudah dari sekarang.

Mengenai bebenah diri sebagai produsen terbesar saya sangat menyarankan dan mengharapkan agar Indonesia memiliki Badan Kelapa Sawit Indonesia (Indonesian Palm Oil Board) dengan menggabungkan beberapa lembaga yang sudah ada sebelumnya misalnya Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan sekretariat ISPO yang masih dibawah Kementerian Pertanian. Dengan memiliki Badan Kelapa Sawit Indonesia kita akan lebih kuat untuk satu pintu mengurusi Kelapa Sawit Indonesia seperti melakukan pendataan secara aktual berapa jumlah hasil CPO yang dihasilkan oleh seluruh pabrik CPO di Indonesia, Menerbitkan harga CPO Indonesia, Management harga pupuk, deforestasi dan replantation, management pembukaan lahan, termasuk melakukan penelitian terhadap produksi tururnan CPO. Intinya Kegiatan Badan Kelapa Sawit Indonesia ini meliputi penelitian, publikasi, pengembangan, dan implementasi peraturan dan promosi industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Dibuat time table ditahun keberapa fokus untuk mendukunf petani kelapa sawit plasma dengan menyediakan dana dan layanan bagi produsen CPO dengan luas kurang dari 2,5 hektare. Para petani ini tentunya harus memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah untuk membantu produsen yang lebih kecil bersaing dengan perkebunan yang lebih besar.

Pesatnya perkembangan industri sawit di Indonesia telah memberikan konstribui ekonomi yang signifikan bagi Indonesia namun secara bersamaan meningkatkan kekhawatiran terhadap aspek keberlanjutan. Maka sertifikasi dan standarisasi yang dikembangkan saat ini sebagai langkah strategis untuk merangsang preferensi pasar minyak sawit berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas produsen dan petani kecil.

Saat ini RSPO merupakan sertifikasi untuk kelapa sawit berkelanjutan pertama di dunia yang diluncurkan pada tahun 2004 tentu saja bertujuan untuk kepentingan bisnis/dagang sehingga pihak-pihak yang terkait menyusun standard Palm Oil dan bersifat sukarela dan bertujuan untuk mentransformasi pasar minyak sawit untuk mewujudkan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma di masyarakat sampai dengan saat ini. Sedangkan ISPO lahir tahun 2011 yang terinspirasi dari RSPO dimana skema sertifikasinya dikelola oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian) dan mengikuti perkembangan dunia tentang Standard Palm Oil dengan tujuan utama mendorong pelaku usaha perkebunan sawit patuh kepada peraturan perundang-undangan, daya saing di pasar global, komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi saat ini kalau ada perusahaan kelapa sawit yang sudah memiliki ISPO dan RSPO akan jauh lebih baik. Karena ISPO sifatnya wajib dan jika mau tambah dengan RSPO untuk kepentigan ekspor juga tidak masalah karena ISPO dan RSPO merupakan dua sistem sertifikasi yang berbeda.

05 April 2020

Hormat saya,

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

Indonesia Menuju Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan https://m.wartaekonomi.co.id/berita280147/indonesia-menuju-sertifikasi-kelapa-sawit-berkelanjutan

Creating Hugs My Palm Oil

“Perdebatan global tentang keberlanjutan dan legitimasi produksi minyak kelapa sawit adalah yang terus berkembang dan menentukan industri. Seperti Indonesia dan Malaysia adalah dua Negara utama penghasil minyak kelapa sawit, ada banyak diskusi di sekitar masalah yang ditimbulkan di perkebunan kelapa sawit dalam menghadapi keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan petani kecil, perempuan dalam perkebunan kelapa sawit, meningkatkan ekonomi nasional, dan hak asasi manusia.”

Bagi saya, palm oil bukan hanya kekuatan Indonesia dalam B-30, B-100 nya, bukan hanya karena penghasil devisa negara nomor 2 di Indonesia sehingga menjadi back bone bagi APBN, bagi saya berbicara mengenai Palm Oil sama saja dengan berbicara mengenai 3 Ketahanan penting Republik Indonesia; Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Ketahanan Negara.

Kecintaan saya terhadap kelapa sawit Indonesia bermula pada tahun 2019 memang terbilang baru, tapi bagi mereka yang memiliki pikiran yang open minded dan mau belajar tentu akan bersedia mengkosongkan pikirannya untuk menerima apapun hal baru untuk dipelajari. Itulah saya saat berdiskusi pertama kali dengan teman-teman di Malaysia dan Indonesia. Saya semakin tertarik karena saya sadar bahwa keinginan saya dari dulu berkontribusi untuk Negara ini, untuk mengubah sesuatu menjadi luar biasa bagi Negara tercinta ini justru saya merasa di Palm Oil ini. Karena semua terlibat dari mulai memperjuangkan sumber daya manusianya baik petani plasma, perusahaan swasta, pemerintah bahkan negara destinasi utama ekspor produk kelapa sawit dan bukan tidak mungkin pengembangan ekspor negara tujuan baru.

Keseriusan saya mempelajari kelapa sawit ini saya tunjukan dengan menemui dan menghubungi orang-orang yang ahli dibidang mereka. Saya luangkan waktu saya untuk menemui mereka agar saya mendapatkan ilmu yang tepat dari orang yang tepat. Dari mulai mantan mahasiswa IPB yang skripsi juga disertasinya mengenai kelapa sawit sekaligus memang pelaku sawitnya sebagai petani sawit dan keluarganya juga bekerja diperusahaan sawit, saya juga menemui lembaga produsen penghasil kelapa sawit yaitu Council of Pal Oil Producing Countries (CPOPC), menemui perusahaan Asian Agri, Pertamina juga untuk membahas bagaimana kelanjutan program kelapa sawit dengan pemerintah, serta membuat janji temu dengan Bapak Firman Soebagyo, anggota DPR RI yang konsisten memperjuangkan kelapa sawit sejak dulu, serta semua pelaku sawit yang Tuhan kirimkan kepada saya. Termasuk saya menemui Bapak Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesatyo, dan semua ilmu yang saya dapatkan saya catat dalam agenda saya.

Berkaca pada diri sendiri, artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham mengapa kita harus mencintai Kelapa Sawit? Mengapa kelapa sawit begitu penting? Apa sih kontribusi kelapa sawit bagi Negara ini? Mengapa kelapa sawit ini menjadi tulang punggung negara? Dan bagaimana masyarakat Indonesia mampu mengetahui semua itu ditengah kondisi perang dagang Uni Eropa mengenai tuntutan sustainability of palm oil itu sendiri.

Edukasi

Sejak kecil saya sudah menyukai ilmu psikologi. Dan yang paling menarik dari ilmu psikologi selain teori kebutuhan Maslow adalah terbentuknya critical illness diusia 13 tahun. Artinya masa golden age dan sebelum usia 13 tahun kita harus masuk alam bawah sadar mereka agar terbentuk rasa cinta yang besar terhadap kelapa sawit Indonesia. Hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan kelas satu jam dengan serius lalu tanyajawab selesai. Hal itu harus dilakukan dengan cara yang santai, relax, dan menyenangkan. Sudah tentu ada tools bagi kampanye ini agar mereka terkesan dalam benak mereka serta melakukan pendataan setiap kegiatan yang dilakukan.

Pemberian ilmu kelapa sawit bisa juga dilakukan pada usia diatas 13 tahun namun sebaiknya bersifat Focus Group Discussion (FGD) paralel dan konsisten. Karena dibutuhkan usaha yang lebih untuk membuat anak usia diatas 13 tahun meyakini apa yang kita sampaikan merupakan kebenaran yang harus mereka yakini.

Mengenai edukasi kelapa sawit oleh karena itu saya pribadi membuat Logo Hugs My Palm Oil untuk dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit di Indonesia baik Pemerintah Pusat dan Daerah, perusahaan swasta penghasil ataupun pengguna kelapa sawit, dan siapapun yang ingin mengkampanyekan hal positive mengenai kelapa sawit. Hal ini saya lakukan karena terinspirasi oleh Malaysia yang membuat Love My Palm Oil nya dengan logo yang eye cathing, maka saya pun membuat yang sama dengan logo yang eye cathing sehingga anak-anak dan siapapun akan menyukainya dan mudah diingat. Saya berharap logo Hugs My Palm Oil ini dapat dibuat dalam segala bentuk marchendise (gelas, agenda, balon, permen, t-shirt, sebagai alat untuk campaign disemua perusahaan dan lembaga kelapa sawit Indonesia dan di distribusikan ke seluruh Kementerian terkait (Kementerian Koordinator Perekonomian dan 10 kementerian yang dikoordinasikannya, Kementerian Koordinator Kemaritiman & Investasi dan 6 Kementerian yang dikoordinasikannya), BUMN, BUMD seluruh Indonesia, perusahaan swasta di bidang kelapa sawit, perusahaan swsta pengguna kelapa sawit, lembaga NGO, organisasi sayap-sayap partai, sekolah-sekolah negeri dan swasta dari TK-SMA, universitaas, dan seluruh elemen sampai ketingkat desa.

Lalu, pasti akan ada pertanyaan bukankah sudah ada program sawit baik? Menurut pendapat saya nama Sawit Baik itu justru berkonotasi negative karena artinya ada Sawit Tidak Baik (sawit jahat). Kedua, program itu kurang jelas implementasinya bagaimana dan tidak mengena kemasyarakat. Karena tidak memiliki pesan yang masuk kealam bawah sadar masyarakat. Menurut saya campaign terbaik adalah membuat pesan kita sampai dengan jelas, diterima dengan jelas dan menyenangkan oleh masyarakat. Kenapa ada kata menyenangkan? Karena kalau pesannya sampai namun tidak menyenangkan percuma pasti akan mentah juga bahkan bisa menjadi boomerang bagi pengirim pesan tersebut.

Saya berharap dengan melakukan positve campaign Hugs My Palm Oil ini akan lebih diterima baik oleh khalayak, bukan hanya karena bentuk logo yang eye catching pada marchendise, tapi juga campaign sawit dengan cara berwisata karena kami memiliki media partner Warta Wisata yang siap berkolaborasi membuat program wisata sawit, selain itu saya sedang dalam proses pembuatan naskah cerita Sawiti dan Sawito seperti layaknya tokoh kartun lainnya dan ditulis oleh saya sendiri dibantu oleh team Warta Wisata dan Warta Ekonomi. Nantinya akan ditayangkan di youtube, ditayangkan di website seluruh kementerian terkait, tayangkan di sekolah-sekolah, dan tayangkan ditelevisi nasional seperti Upin dan Ipin. Tentu hal ini bukan perkara yang mudah jika saya melakukan sendiri, ini akan menjadi luar biasa jika kita melakukannya bersama-sama. Pemilik anggaran mampu melihat ini sebagai peluang yang baik karena ada anak bangsa yang ingin berkontribusi besar pada kelapa sawit Indonesia dan siap menghadapi apapun tantangannya. Tinggal bagaimana pemilik kebijakan dan pemilik anggaran apakah mereka memiliki keyakinan, ketegasan, dan komitmen yang kuat untuk mengkampanyekan Palm Oil kita.

Karena saat ini Pemerintah & Private Sector akan semakin dilihat sebagai pusat pelayanan masyarakat yang dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka memberikan pelayanan & akses yang luas dengan cara-cara yang paling efisien dan berbeda antar satu dengan yang lain. Open Government Partnership (OGP) merupakan komitmen konkret dari pemerintah nasional dan subnasional untuk mempromosikan pemerintahan terbuka, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat tata kelola. OGP berarti melibatkan stakeholders untuk meningkatkan pemerintahan yang berkomitmen konkret untuk mendorong reformasi dan inovasi pemerintahan terbuka, dalam upaya untuk melakukan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga negara. Oleh karena itu saya ingin terlibat dalam perjuangan Negara melakukan Palm Oil positive campaign dengan membuat logo “Hugs My Palm Oil” untuk dijadikan alat kampanye Negara mengedukasi anak-anak golden age melalui berbagai perangkat lainnya yang menunjang campaign ini untuk memperjuangkan kelapa sawit Indonesia. Oleh karena itu saya berupaya agar mimpi saya membesarkan Hugs My Palm Oil ini terwujud sampai level dunia untuk meningkatkan Ketahanan Negara, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi Indonesia di mata dunia dengan menjadi mitra bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta bekerjasama dengan pengusaha dan berbagai stakeholders.

Sebelum pandemic covid-19 ini menyebar sehingga membuat kita harus limiting crowd dan menuju near zero mobility, saya dan team berencana melaksanakan pre-launch logo Hugs My Palm Oil yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengan dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Lalu setelah pre launch logo Hugs My Palm Oil dilaksanakan dilokasi kebun kelapa sawit, akan launching resmi di Jakarta dihadiri oleh pimpinan Negara Indonesia dan Malaysia atau yang mewakili. Sehingga untuk persiapan acara tersebut kami sudah melakukan audiensi kepada pihak-pihak calon sponsor dan narasumber serta keynote speaker untuk meluangkan waktunya diacara tersebut. Tentunya hal ini menjadi terhambat karena harus di reschedule sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Namun, dari sini saya ingin menyampaikan bahwa keseriusan saya membawa Hugs My Palm Oil bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Karena saya ingin terlibat dalam banyak hal besar untuk dapat membantu Negara Indonesia khususnya dibidang Kelapa Sawit dan melakukan pergerakan konkreet, terukur, akunatabel, transparan, agar lebih maksimal.

01 April 2020

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar

Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

https://www.wartaekonomi.co.id/read278911/jangan-cuma-jadi-negara-titipan-cpo-indonesia-harus-punya-power

http://www.kamangkaranews.com/2020/03/pidato-puan-maharani-pada-rapat.html?m=1

…. Edisi 02 saya akan membahas mengenai STDB, ISPO, dan RSPO

Pembahasan UMKM Indonesia Malaysia Business Council (IMBC) dengan Bapak Tantri Abeng selaku Ketua IMBC dan Mr. Tony Chen


https://www.wartaekonomi.co.id/read278911/jangan-cuma-jadi-negara-titipan-cpo-indonesia-harus-punya-power

http://www.kamangkaranews.com/2020/03/pidato-puan-maharani-pada-rapat.html?m=1